Oleh Ariady Achmad, Pemerhati kebijakan publik pada hari Sabtu, 01 Feb 2025 - 23:51:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Sufmi Dasco Ahmad dan Dinamika Politik di DPR: Peran Sentral dalam Legislasi dan Strategi Partai

tscom_news_photo_1738428663.jpg
(Sumber foto : )


Jakarta – Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, memainkan peran strategis dalam dinamika politik di parlemen. Sebagai salah satu tokoh kepercayaan Presiden Prabowo Subianto, Dasco bertugas mengamankan dan mengawal berbagai kebijakan pemerintah serta partai di DPR.

Revisi UU Minerba dan Akses Kampus ke Pengelolaan Tambang

Salah satu agenda besar yang melibatkan Dasco adalah revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Revisi ini bertujuan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi dan koperasi untuk mengelola wilayah pertambangan dengan luas di bawah 2.500 hektare. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mendukung kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan kemandirian finansial kampus.

Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR, Dasco mengoordinasikan proses legislasi ini, termasuk pembahasan di Badan Legislasi (Baleg). Rapat paripurna kemudian menyepakati RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR setelah berbagai fraksi menyampaikan pandangan mereka secara tertulis.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah pengamat dan elemen masyarakat sipil mempertanyakan kesiapan kampus dalam mengelola pertambangan, baik dari segi kapasitas teknis maupun risiko konflik kepentingan dalam dunia akademik.

Percepatan Pembahasan UU Pilkada dan Respons Politik

Selain revisi UU Minerba, Dasco juga menjadi aktor utama dalam upaya percepatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Ia berupaya agar pembahasan selesai dalam waktu singkat, bahkan disebut hanya dalam 24 jam.

Langkah ini memicu ketegangan politik, terutama dengan PDI Perjuangan (PDIP) yang merasa proses legislasi dilakukan terlalu terburu-buru dan mengabaikan mekanisme demokratis. Fraksi PDIP di DPR, bersama dengan kelompok masyarakat sipil, melakukan perlawanan terhadap langkah ini, mengkritisi minimnya ruang partisipasi publik dalam proses revisi.

Pengelolaan Politik di DPR dan Julukan ‘Don Dasko’

Dalam lingkungan DPR, Dasco dikenal sebagai sosok yang mampu mengelola dinamika politik di berbagai alat kelengkapan dewan. Ia berperan dalam menentukan komposisi pimpinan komisi serta pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kemampuannya dalam mengonsolidasikan kekuatan politik di parlemen membuat namanya kian menonjol. Istilah "Don Dasko" pun mulai populer di lingkungan DPR, merujuk pada gaya kepemimpinannya yang dinilai tegas dan efektif dalam mengelola berbagai fraksi dan kepentingan politik.

Dasco dan Konsep “Partai Negara” dalam Sejarah Politik Indonesia

Dalam konteks lebih luas, peran Dasco mengingatkan pada teori Tan Malaka mengenai “partai negara,” di mana partai politik tidak hanya mengontrol eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Dengan Partai Gerindra sebagai kekuatan utama dalam pemerintahan, strategi politik Dasco berpotensi memperkuat peran partai dalam menentukan arah kebijakan negara.

Meski demikian, konsep ini juga menghadapi tantangan dari sistem demokrasi yang mengedepankan pemisahan kekuasaan. Kritik muncul dari berbagai kalangan yang menilai bahwa dominasi partai dalam berbagai lembaga negara bisa mengarah pada berkurangnya mekanisme check and balance.

Kesimpulan

Sufmi Dasco Ahmad adalah figur kunci dalam dinamika politik Indonesia saat ini. Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, ia memainkan peran sentral dalam mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo. Dari revisi UU Minerba hingga percepatan UU Pilkada, Dasco menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelola proses legislasi dan dinamika politik di parlemen.

Namun, langkah-langkahnya juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan peran strategisnya, Dasco akan terus menjadi sorotan dalam perjalanan politik Indonesiakedepan.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

Polemik Pagar Laut: Antara Transparansi dan Dukungan Politik

Oleh Ariady Achmad,Pemerhati lingkungan hidup.
pada hari Minggu, 02 Feb 2025
Polemik pemasangan pagar laut misterius di perairan Indonesia terus menjadi perhatian publik. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR belum diperlukan ...
Opini

Membongkar Skandal Sertifikat di Laut Bekasi: Ujian Transparansi di Kementerian ATR/BPN

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menjadi sorotan setelah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap temuan 435 bidang tanah bersertifikat ...