Seratus hari pertama pemerintahan menjadi periode krusial bagi seorang presiden untuk menunjukkan arah kebijakan, komitmen terhadap reformasi, serta respons terhadap berbagai tantangan nasional. Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadapi ekspektasi tinggi dalam berbagai aspek, termasuk pemberantasan korupsi, kebijakan ekonomi, serta dinamika politik dan keamanan.

Warisan Pemerintahan Sebelumnya dan Tantangan yang Dihadapi

Dalam satu dekade terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara masih menjadi perhatian.

Beberapa proyek dengan alokasi anggaran besar yang masih menjadi sorotan publik meliputi:

1. Dana Otonomi Khusus Papua – mencapai lebih dari Rp1.000 triliun dalam dua dekade terakhir. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua masih menjadi perdebatan.

2. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – sebesar Rp800 triliun, yang dialokasikan untuk menangani dampak pandemi COVID-19, termasuk pengadaan alat kesehatan. Sejumlah laporan menyoroti dugaan penyimpangan dalam penggunaannya.

3. Ekspor Nikel dan CPO di Masa Pandemi – kebijakan hilirisasi mineral dan sawit diklaim meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian, tetapi ada kekhawatiran soal tata kelola dan transparansi.

4. Kasus Proyek BTS 4G – dengan dugaan kerugian negara hingga Rp8 triliun, yang hingga kini masih dalam proses hukum.

Sebagai pemimpin baru, Prabowo menghadapi ujian besar dalam menindaklanjuti berbagai isu ini: apakah ia akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, atau justru menghadapi tantangan dalam menuntaskan kasus-kasus lama?

Pemberantasan Korupsi: Antara Harapan dan Realitas

Salah satu janji utama Prabowo adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, dalam 100 hari pertama, langkah konkret yang menunjukkan komitmen tersebut masih ditunggu publik.

Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Independensi KPK
– Sejak revisi UU KPK pada 2019, kewenangan lembaga ini mengalami perubahan signifikan. Hingga kini, belum ada indikasi bahwa pemerintahan Prabowo akan merevisi kembali aturan tersebut untuk memperkuat independensi KPK.

2. Kasus Korupsi Besar yang Masih Berjalan
– Sejumlah kasus korupsi dengan nilai besar, seperti PT Asabri (Rp22,7 triliun) dan Jiwasraya (Rp16,8 triliun), masih dalam proses hukum. Publik menantikan konsistensi pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus ini secara transparan dan tanpa tebang pilih.

3. Struktur Kabinet dan Potensi Konflik Kepentingan
– Dengan komposisi kabinet yang melibatkan sejumlah tokoh berlatar belakang politik dan bisnis, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan yang bebas dari konflik kepentingan.

Peran Militer dalam Kebijakan Pemerintahan

Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki latar belakang militer yang kuat. Dalam 100 hari pertama, keterlibatan unsur pertahanan dalam kebijakan sipil menjadi perhatian, seperti:

1. Program Makan Siang Gratis – yang distribusinya melibatkan unsur pertahanan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan.

2. Proyek Food Estate – termasuk di Papua, dengan pengamanan dari aparat untuk mengawal jalannya proyek.

3. Penanganan Konflik Rempang – yang sempat menimbulkan polemik karena pendekatan keamanan dalam pembebasan lahan.

Meskipun tujuan keterlibatan militer adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, perlu ada keseimbangan agar kebijakan tetap berada dalam koridor pemerintahan sipil yang demokratis.

Kebijakan Ekonomi: Prospek dan Tantangan

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, tetapi ada tantangan besar yang perlu diatasi, antara lain:

1. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – dari 11% menjadi 12% pada 2025. Kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berisiko menekan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan insentif ekonomi yang tepat.

2. Beban APBN yang Meningkat – terutama karena belanja pegawai yang naik dari Rp460,8 triliun menjadi Rp521,4 triliun. Pemerintah perlu memastikan efektivitas belanja agar tidak membebani fiskal.

3. Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) – yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar pajak di masa lalu.

Keberhasilan kebijakan ekonomi Prabowo akan sangat bergantung pada keseimbangan antara stabilitas fiskal, investasi, dan kesejahteraan rakyat.

Penyelesaian Pelanggaran HAM: Maju atau Mundur?

Isu pelanggaran HAM masa lalu kembali mencuat dalam 100 hari pertama pemerintahan. Beberapa perkembangan yang menjadi perhatian:

1. Pernyataan Kontroversial
– Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa Tragedi Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat, yang memicu reaksi dari aktivis.

2. Kompensasi bagi Keluarga Korban Penculikan Aktivis 1998
– Pemerintah memberikan uang kepada keluarga korban sebagai bentuk penyelesaian simbolis, tetapi beberapa pihak menilai langkah ini belum cukup dalam memberikan keadilan hukum.

3. Posisi Pemerintah terhadap Komnas HAM
– Istana dikabarkan meminta Komnas HAM agar tidak membawa kasus pelanggaran HAM ke rapat pleno dalam 100 hari pertama. Jika benar, hal ini dapat menandakan pendekatan yang lebih politis daripada yudisial dalam penyelesaian kasus HAM.

Pemerintahan Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen terhadap keadilan dengan memastikan penyelesaian kasus HAM dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme hukum.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan sejumlah kebijakan dan tantangan besar. Untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat reformasi, pemerintah perlu:

1. Menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi, termasuk memperkuat transparansi di sektor publik.

2. Memastikan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dengan memperhatikan dampak pajak dan stabilitas fiskal.

3. Menjaga keseimbangan antara peran militer dan sipil dalam pemerintahan, agar tidak mengancam prinsip demokrasi.

4. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan mekanisme yudisial, bukan sekadar solusi politis atau simbolis.

Prabowo kini berada di persimpangan jalan: apakah ia akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan nyata, atau hanya melanjutkan status quo? Keputusan dan kebijakan yang diambil dalam tahun pertama kepemimpinannya akan menjadi indikator utama arah pemerintahannyakedepan.