Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Minggu, 23 Agu 2015 - 21:23:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Prabowo: Temuan BPK Jangan Sampai Didiamkan Saja oleh Penegak Hukum

42bp.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Demi menghindari tudingan miring ke kalangan DPRD DKI Jakarta, tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak BPK agar segera merampungkan audit investigasinya terhadap laporan keuangan DKI 2014.

"Kami harapkan, BPK segera menyelesaikan audit investigasi soal laporan keuangan DKI 2014. Syukur-syukur bisa bersamaan dengan pekerjaan kita rampung, agar tidak dituding bahwa kami mengintervensi," kata Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Prabowo Soenirman dalam rilisnya, Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI ini berharap, audit investigasi tersebut dapat segera ditindak lanjuti dan diteruskan oleh lembaga penegak hukum serta menjadi materi tambahan dalam proses penyelidikan dalam membongkar indikasi penyimpangan yang membelit Pemrov DKI.

"Jadi, akan semakin terang, masalah sesungguhnya seperti apa, berapa banyak keuangan negara yang dirugikan, dan siapa saja yang bersalah," jelas dia.

"Sudah banyak lah kerugian Jakarta, jadi jangan sampai didiamkan saja, tidak disentuh. Apalagi, sekarang banyak program yang tak berjalan karena penyerapan (anggaran) masih rendah. Apa iya, mau mengorbankan warga Jakarta lagi?"

Menurut Prabowo, hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya konflik antara DPRD dengan Pemprov DKI.

"Karena itu akan berdampak buruk pada kinerja dewan juga, karena beberapa waktu lalu hanya lebih fokus pada APBD 2015," pungkasnya. (iy)

tag: #BPK RI  #pemprov dki  #dprd dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...