JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua umum KWK (Koperasi Wahana Kalpika) Laode Jeni mencurigai adanya barter antara bos Gojek dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Barter tersebut dilakukan agar Ahok mendapatkan KTP (kartu tanda penduduk) para para pengemudi Gojek untuk pencalonannya di pilkada DKI Jakarta 2017 nanti.

"Makanya Ahok tidak melarang keberadaan Gojek, padahal itu angkutan ilegal," ujar Laode kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Sebagaimana diberitakan, relawan #TemanAhok mengumpulkan KTP para pengemudi Gojek. KTP tersebut akan digunakan Ahok sebagai syarat pencalonan gubernur pada pilkada pada 2017.

KWK yang merupakan anggota Organda dan mengoperasikan angkutan KWK di DKI Jakarta ini menentang Gojek. KWK menganggap Gojek angkutan ilegal karena berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas, kendaraan roda dua tidak dibeolehkan sebagai angkutan penumpang.

Selain mencurigai adanya barter, Laode juga mencurigai adanya dukungan finansial dari Ahok untuk Gojek. Dugaan Laode didasarkan adanya ketidakwajaran antara tarif Gojek dengan pendapatan para pengemudinya. Selama ini Gojek memberlakukan tarif promo Rp 10.000 untuk jarak sampai dengan 25 Km. Sementara pendapatan para pengemudinya dikabarkan sangat besar. Dan itu sudah berlangsung beberapa bulan.

"Kalau tidak ada dukungan finansial dari pihak ketiga nggak mungkin bertahan. Dan akibatnya angkutan resmi yang kami kelola bisa mati," pungkas Laode. (mnx)