JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Surabaya, Arsul Sani mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno segera menjelaskan ke publik, terkait pinjaman Rp 43,28 triliun ke China melalui tiga Bank BUMN yakni BRI, BNI, dan Mandiri.

"BUMN harus menjelaskan isu ini secara terbuka, terutama apa yang menjadi isi perjanjian utang dengan China tersebut," kata Arsul saat dihubungi, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Selain itu, Arsul juga meminta Komisi VI DPR segera memanggil Rini Soemarno untuk meminta klarifikasi langsung perihal utang ke China. Pasalnya, secara tidak langsung ketiga Bank BUMN itu bisa diprivatisasi oleh pihak China, jika pemerintah tidak mampu membayar hutangnya.

Rini juga mesti menjelaskan, sehingga terus menjadi isu liar.

"Komisi VI harus mengklarifikasi soal ini dan mengkaji dokumen-dokumen perjanjian ini sehingga tidak berkembang kemana-kemana," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menandatangani kesepakatan pinjaman dengan China Development Bank dengan total Rp 43,28 triliun, untuk tiga Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Mandiri. (iy)