JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim bahwa DPR dalam satu tahun masa bekerjanya telah menjalankan politik anggaran yang berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi dan kepentingan rakyat.
Di antaranya melalui pemenuhan kewajiban dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pengembangan sistem perlindungan sosial sebagai salah satu amanat UUD 1945 dan juga pemerintah.
"Hal itu menggambarkan sikap DPR yang konstruktif dan positif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah," kata Fahri saat dihubungi,Minggu (4/10/2015).
Sebagai contoh, ujar Fahri, ketika pemerintah mengusulkan adanya dana penyertaan dari APBN kepada BUMN untuk mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan BUMN, DPR sepakat untuk menyetujui proposal pemerintah tersebut.
"Demikian pula dengan alokasi dana desa yang akan meningkat menjadi 48 triliun dalam RAPBN 2016, DPR RI telah mengusulkan agar pemerintah membuat surat keputusan bersama untuk menyederhanakan prosedur pencairan dana desa," paparnya. (iy)
