JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk menggunakan ratusan armada Bus Transjakarta 'bermasalah' yang didatangkan dari China pada 2013 lalu.
Keputusan tersebut diambil akibat Dirut Transjakarta pada tahun ini gagal melakukan lelang pengadaan bus untuk menambah armada baru Bus Transjakarta.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi menilai kebijakan tersebut tidak lucu dan sedikit konyol.
"Dulu yang paling keras teriak barang (bus) itu cacat, bobrok dan rongsokan kan Ahok. Jadi kalau dulu Ahok bilang bus itu tidak berkualitas, kenapa sekarang malah mau dipakai? Apakah Ahok memang sengaja melakukan kebohongan publik?" ujar Sanusi kepada TeropongSenayan di kantor DPRD DKI, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
"Waktu itu, Ahok bersikeras tak bersedia membayar ke pihak pemenang tender, karena barangnya rongsokan. Tapi karena gagal lelang pengadaan bus baru, sekarang mau bayar (hasil) lelang yang kemarin. Alasannya, DKI kekurangan armada bus Transjakarta. Menurut saya, ini sama saja Ahok menjilat ludahnya sendiri," papar Sanusi.
Tidak hanya itu, Sanusi juga menyebut, kebijakan Ahok tersebut sebagai tindakan dzolim karena telah memakan banyak 'korban'.
Dijelaskan Sanusi, sekurang-kurangnya ada tiga pihak yang menjadi korban kedzoliman Ahok. Pertama, pihak swasta si pemenang tender tahun 2013. Karena ternyata bus-bus yang didatangkan itu diakui bagus dan layak pakai.
"Apalagi secara finansial, mereka jelas dirugikan. Belum lagi ini juga menyangkut nama baik perusahaan," ungkapnya.
Korban kedua, lanjut Sanusi, adalah Kepala Dishubtrans Udar Pristono yang menjadi tumbal karena harus masuk penjara gara-gara dituduh bersalah dalam pengadaan bus.
"Sekarang buktinya bus-bus itu bagus kok, berarti gak ada masalah dong," cetus Sanusi.
Selanjutnya, tambah dia, korban ketiga adalah masyarakat DKI, yang menurutnya pihak yang paling dirugikan. Sebab, menurut Sanusi, selama tiga tahun, yaitu sejak tahun 2013 hingga 2015, hak masyarakat DKI untuk mendapatkan layanan transportasi yang baik dan maksimal tak terpenuhi.
"Bayangin, sekitar tiga tahun ratusan bus itu hanya disimpan di gudang. Padahal masyarakat sangat membutuhkan," katanya.
Karena itu, Politisi Gerindra ini mengingatkan, kalau bus-bus yang katanya rongsokan itu mau dipakai, maka Ahok harus meminta maaf terlebih dahulu ke publik sekaligus menyampaikan klarifikasi tentang masalah yang sesungguhnya.
"Jadi, silahkan pakai bus yang kemarin. Tapi saran saya, sebelum direalisasikan, Ahok harus terlebih dahulu meminta maaf secara terbuka kepada publik. Bilang kalau bus rongsokan itu ternyata kondisinya baik dan masih layak pakai. Makanya sekarang mau dipakai," ucap Sanusi.
"Jangan tiba-tiba dioperasikan dong, nanti masyarakat malah khawatir. Masak bus yang mereka pake bus bobrok, jelek, dan rongsokan. Makanya, masyarakat sebelumnya perlu diyakinkan bahwa bus-bus tersebut ternyata tidak bobrok, masih bagus, dan aman. Supaya masyarakat tidak khawatir," jelas Sanusi.
Selain itu, ketua Komisi D DPRD DKI ini mendesak, agar Ahok juga meminta maaf kepada Udar Pristono, karena akibat kelalaiannya telah menyebabkan dia masuk penjara.
"Logikanya, kalau memang bus-bus itu masih bagus, mestinya pak Udar tidak masuk penjara kan? Kan barangnya masih bagus," tandasnya. (mnx)