JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hasil evaluasi RAPBD DKI 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai polemik.

Bahkan, politisi di Kebon Sirih sampai melayangkan protes keras terkait adanya beberapa mata anggaran yang harus dilakukan pembahasan kembali.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Muhamad Taufik mengaku, heran dengan logika Kemendagri yang tidak menyetujui kenaikan tunjangan dewan dan pemberian Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Alasannya apa? Harusnya sebelum mencoret diskusi dulu dengan Banggar (DPRD)," kata Taufik di Jakarta, pada Kamis (7/1/2015) malam.

Wakil Ketua DPRD DKI itu mencontohkan, pemberian PMP kepada perusahaan plat merah, seperti PT Transportasi Jakarta, menurutnya semata-mata untuk kepentingan peningkatan layanan transportasi publik di Ibu Kota agar lebih baik.

"Harusnya Kemendagri mendorong dong perbaikan moda sarana umum di Jakarta. Bukan malah mencoret tanpa alasan jelas. Terus sekarang apa solusi dari Kemendagri?" tantang Taufik.

Karena itu, atas kesewenang-wenangan Kemendagri tersebut, Taufik mengungkapkan, Banggar DPRD berencana akan mengundang Kemendagri untuk membahasnya bersama.

Tujuannya, agar Kemendagri mendapatkan rasionalisasi dan pemahaman yang utuh. Bukan sepotong-potong dan kemudian asal main coret.

"Saya ingin tahu pertimbangan mereka. DPRD berikan PMP sudah sesuai dengan aturan dan keadaan," ujar Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) DKI itu. (mnx)