JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hari ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali melakukan penggusuran kepada warga yang tinggal di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
Tak terima dengan penggusuran paksa tersebut, sebagian warga setempat melakukan perlawanan. Mereka berdalih dan meminta aparat gabungan dari polisi, Satpol PP, dan camat untuk menghargai proses hukum yang masih berjalan di PTUN.
Terkait hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak mau ambil pusing dengan perlawanan yang dilakukan warga.
"Rusuh enggak rusuh yah tetap harus kita lakukan. Sebab upaya negoisasi telah kita lakukan bagi warga bukit duri," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Ahok berkilah, penggusuran sudah sesuai prosedur mengingat pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan (SP) hingga tiga kali.
"Yah tetap kita gusur 92 rumah, karena kita mau sheetpile sepanjang 250 meter," tegasnya.
Bahkan, Ahok tetap bersikeras akan menggusur, meskipun warga sebelumnya telah melaporkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Kalau semua orang sudah dudukin tanah negara, lapor ke PTUN, terus dibiarin ditempati, yah nggak bisa begitu dong," ungkapnya.
Sebelumnya Pemprov DKI memastikan akan menggusur sebanyak 36 bidang terdampak di RT 11, 12, dan 15 di RW 10 kelurahan Bukit Duri. Penggusuran ini sebagai upaya pemprov DKI untuk memperlebar bantaran kumuh sungai Ciliwung.
Bagi warga Bukit Duri yang terkena dampak proyek normalisasi kali Ciliwung, Pemprov DKI telah menyiapkan 2 rusunawa di Cipinang Besar Selatan dan di Pulogebang Jakarta Timur. (mnx)
