Editorial
Oleh Bani Saksono pada hari Senin, 03 Nov 2014 - 08:13:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Tirani Minoritas atau Diktator Mayoritas

46Sidang Tandingan.jpg
Sidang DPR tandingan (Sumber foto : Mulkan Salmun)

Saat ini perhatian masyarakat , tidak hanya di Indonesia, tapi juga bahkan di seluruh dunia, mengamati sebuah peristiwa politik dan praktik berdemokrasi yang ada di gedung Parlemen di Senayan.

Kita dipertontonkan bagaimana para wakil rakyat yang merupakan produk Pemilu 2014 itu ‘bermain-main’ dengan sistem ketatanegaraan untuk memuluskan hasrat kekuasaannya. Awalnya, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil ditekuk dalam pemilihan presiden.

Alhasil, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP berhasil mengusung Jokowi sebagai Presiden melalui pemungutan suara. KMP pun akhirnya legowo, mengakui Jokowi dan memilih menjadi kelompok oposisi atau dalam bahasa lain disebut penyeimbang di lembaga eksekutif, yaitu di DPR.

Posisi KMP kuat di DPR karena jumlahnya lebih banyak dari KIH hingga mampu menguasai pimpinan komisi dan alat kelengapan Dewan (AKD). Harusnya KIH juga legowo jika kalah suara di Parlemen. Toh, pihak KMP berjanji tidak akan merongrong pemerintahan Jokowi. Yang akan dilakukan adalah mengkritisi jika kebijakannya melenceng, tapi tentu mendukung jika sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Konstruktif.

Belakangan, KIH ingin minta jatah kekuasaan di tingkat komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) kepada KMP. Tak diluluskan, KIH pun mengadakan mosi tak percaya dan membuat DPR tandingan. Kita jadi ingat dengan kosakata yang sering bergulir saat pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu tirani minoritas dan diktator mayoritas. Besar menindas, kecil merongrong, itu bahasa rakyat kecil.

Indonesia sedang disorot dan bahkan dicontoh bagaimana peralihan suatu kekuasaan tidak berakhir dengan anarkhis dan pertumpahan darah karena memiliki piranti hukum yang kuat dan semua taat asas. Jika demikian, kapan perang otot KMP vs KIH berakhir agar program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dapat segera dimulai. (b)

tag: #KIH vs KMP  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Editorial Lainnya
Editorial

Redam Harga Masker!

Oleh Firdaus
pada hari Selasa, 18 Feb 2020
Belakangan ini masyarakat terkejut dengan lonjakan harga masker hingga lebih 100% dan barangnya langka di beberapa apotik di Jakarta maupun daerah lainnya. Bahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ...
Editorial

Degradasi Etika Pejabat

Keputusan Pemerintah menentukan Pangkalan Militer TNI di komplek Pangkalan Udara Raden Sajad Kepulauan Natuna untuk lokasi observasi 238 WNI dari Wuhan, China, adalah keputusan yang tepat. Pertama, ...