DUNIA kekuasaan di Indonesia tak pernah lepas dari pengaruh partai politik. Sebab, sistem kekuasaan yang ada, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedikit banyak berada di bawah pengaruh politisi. Partai politik yang berkuasa (the ruling party) berperan penting menentukan tokoh-tokoh yang akan duduk di eksekutif, termasuk presiden, para menteri, dan pejabat struktural lainnya.
Secara kolektif, partai-partai yang mempunyai banyak kursi di legislatif juga akan mempengaruhi kebijakan ketatanegaraan, seperti menyeleksi sejumlah pejabat, menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (hak bujet), fungsi pengawasan yang dilengkapi dengan hak interpelasi dan hak angket, serta membuat undang-undang.
Baik buruknya perjalanan bangsa ini banyak ditentukan oleh tabiat para elite politisi partai. Besarnya peran partai dalam ikut menentukan nasib bangsa dan arah pembangunan nasional itulah pada gilirannya mendapat perhatian yang besar dari para kaum muda.
Partai-partai harus diisi oleh sumber daya manusia yang bersih, jujur, tidak korup, gila jabatan, idealisme, beriman, visioner, juga kreatif. Dengan demikian, inilah saatnya kaum muda ditantang untuk berani masuk ke lingkaran partai.
Pertanyaan berikutnya adalah, partai mana yang selama ini memiliki jaringan yang kuat, memiliki manajemen yang mapan, kaderisasinya berjalan, bukan berdasarkan garis keturunan, visioner, berkarakter, dan sejumlah klasifikasi ideal lainnya. Saat ini, di Indonesia terdapat 10 partai politik yang berhasil lolos masuk ke Senayan. Yaitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Tahun depan, 2015, PDIP, Partai Demokrat, PAN, juga Hanura, akan melangsungkan pergantian kepemimpinan. Tahun ini, 2014, PPP dan Partai Golkar sedang dirundung masalah karena terdapat kepengurusan ganda. Dualisme kepengurusan itu dinilai karena adanya tabiat ingin berkuasa dengan segala cara, bukan sesuai dengan yang sudah diatur dalam anggaran dasar partainya.
Dan pemerintah mempunyai adil besar untuk memainkan peranannya sebagai penentu kebijakan dan sebagai mesin penggerak kekuasaan. Maka muncullah dugaan, pemerintah lebih mendukung pengurus kedua partai itu yang secara tegas mendukung seluruh kebijakan pemerintah.
Demokrasi di Indonesia menuntun para politisi yang kalah agar mengakui yang menang dan sebaliknya yang menang mengakomodasi yang kalah. Kini, faktor kedewasaan berpolitik para elite partai itulah yang pada gilirannya mampu menyelesaikan persoalan sesuai dengan tata krama berpolitik yang baik. Bersatunya dua pihak itu akan melahirkan kepengurusan partai yang solid atau lahirlah partai baru.
Yang demikianlah yang akan dirujuk para kaum muda. Meminjam nasihat seorang politisi yang berbicara dalam sebuah diskusi yang dihadiri para aktivis pergerakan mahasiswa belum lama ini, jika ingin masuk partai, himpunlah kekuatan, rebut kekuasaan, dan bagi kesejahteraan. (b)
