JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Aparat negara yang sudah punya tugas dan aturan jelas jangan di seret-seret mengurusi bidang yang bukan tanggung jawabnya. Misalnya seperti upaya penarikan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang digoda menjadi penyuluh pertanian oleh Kementrian Pertanian (Kementan) harus dipikirkan ulang.

"Babinsa itu kan sudah memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sehingga kita harus mendukung dan mengoptimalkan apa yang telah jadi tugasnya. Jangan menggoda dengan pekerjaan lain di luar tugasnya," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sjachrani Mataja, kepada TeropongSenayan, Senin (26/1).

Pernyataan, Sjachrani Mataja, terkait dengan upaya Kementan yang mengajukan anggaran perubahan melalui APBNP 2015 sebesar Rp 250 miliar. Anggaran itu untuk biaya penyuluhan pertanian yang akan melibatkan 50 ribu anggota Babinsa tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Sjachrani, kalau alasannya kekurangan tenaga penyuluh, mestinya bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dari lingkungan yang terkait. Misalnya saja dengan menggabungkan sumber daya manusia (SDM) dari Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan serta Kementrian Kelautan dan Perikanan yang digabungkan sehingga jumlahnya lebih cari cukup.

Selain itu, lanjutnya, bisa juga Kementrian Pertanian bekerjasama dengan perguruan tinggi, SMK Pertanian, sarjana pertanian, diploma pertanian , asosiasi atau kelompok tani dan organisasi tani lain untuk membantu Kementan dalam hal penyuluhan. "Bukannya menggerakkan Babinsa yang sudah jelas tugasnya," katanya.(ss)