JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Serapan anggaran DKI yang dinilai masih rendah memang menjadi sorotan para Cagub-Cawagub DKI, khususnya pesaing calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Seperti yang dilontarkan Cagub DKI nomor urut 3 Anies Baswedan. Menurutnya, berdasarkan data yang ia miliki, serapan anggaran DKI tahun 2015 baru menyentuh angka 68 persen. DAn tahun 2016 sampai bulan November, dari 100 persen, baru terserap 34 persen.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, sebaiknya dana realisasi dari APBD itu harus transparan dan dibuka kepada publik agar warga Jakarta dapat mengetahuinya.

Triwisaksana menerangkan, masyarakat berhak mengetahui capaian kerja pemerintah. Apakah itu setiap bulan atau triwulan sehingga dapat mengukur sejauh mana pembangunan yang sudah terealisasi.

"Harusnya dapat diakses melalui website resmi Pemprov. APBD adalah hak warga DKI. Masyarakat berhak mengetahui berapa besar serapan anggaran yang sudah dicapai, dan di bidang apa saja serapan anggaran yang masih rendah," kata Sani,sapaan akrab Triwisaksana di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Menurut politikus PKS itu, serapan anggaran yang rendah, mengindikasikan kelemahan kinerja membangun Jakarta. Terlebih, bila terjadi pada pos-pos seperti pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat menengah bawah.

Juru Bicara Cagub nomor urut 3 itu menegaskan, target Anies-Sandi jika menjadi gubernur dan wakil gubernur akan memperbaiki serapan APBD DKI di atas 90 persen dan mengincar predikat rapor biru audit BPK, alias Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kedua hal tersebut sudah terbukti dicapai mas Anies semasa menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.(yn)