JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi VI DPR RI dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini mengelar rapat panitia kerja (Panja) membahas persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun rapat dilakukan tertutup.

"Sesuai tatib, rapat dinyatakan tertutup untuk umum," kata Hafizs Tohir, Ketua Komisi VI DPR di ruang rapat Komisi VI DPR, Jum,at (30/1/2015). Hafizs mengungkapkan hal itu saat menyampaikan kata pengantar rapat yang berlansung secara tertutup tersebut.

Hafizs rapat panja akan membahas secara detil permohonan suntikan modal pemerintah kepada 35 BUMN senilai Rp 48,01 triliun. Dia menjelaskan rapat dalam dua kelompok BUMN yang akan menerima PMN.

BUMN pertama yang dapat giliran memaparkan program kerja kepada DPR ialah PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Rapat yang berlangsung pukul 01.00 WIB ini, berlangsung tertutup untuk umum. Setelah ASDP akan dilanjutkan pemaparan dari BUMN lain penerima PMN.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menegaskan dalam APBN tahun anggaran ini Kementerian BUMN mengusulkan sebanyak 35 perusahaan pelat merah mendapatkan kucuran anggaran berupa PMN. Kucuran dana ini total mencapai Rp 48,01 triliun.

Adapun 35 BUMN yang diusulkan mendapat PNM, antara lain :

1.PT Angkasa Pura II, Rp 3 triliun.

2. PT ASDP, Rp 1 triliun.

3. PT Pelni, Rp 500 miliar.

4. PT Djakarta Lloyd, Rp 350 miliar.

5. PT Hutama Karya, Rp 3,6 triliun.

6. Perum Perumnas, Rp 2 triliun.

7. PT Waskita Karya, Rp 3,5 triliun.

8. PT Adhi Karya, Rp 1,4 triliun.

9. PTPN III, Rp 3,15 triliun.

10. PTPN VII, Rp 17,5 miliar.

11. PTPN IX, Rp 100 miliar.

12. PTPN X, Rp 97,5 miliar.

13. PTPN XI, Rp 65 miliar.

14. PTPN XII, Rp 70 miliar

15. PT PNM, Rp 1 triliun.

16. PT Garam, Rp 300 miliar.

17. PT RNI, Rp 280 miliar.

18. Perum Bulog, Rp 3 triliun.

19. PT Pertani, Rp 470 miliar.

20. PT SHS, Rp 400 miliar.

21. PT Perikanan Nusantara, Rp 200 miliar.

22. Perum Perikanan Indonesia, Rp 300 miliar.

23. PT Dirgantara Indonesia, Rp 400 miliar.

24. PT DPS, Rp200 miiar.

25. PT DKB, Rp 900 miliar.

26. PT IKI, Rp 200 miliar.

27. PT ANTAM, Rp 7 triliun.

28. PT PINDAD, Rp 700 miliar.

29. PT KAI, Rp 2,75 triliun.

30. PT PPA, Rp 2 triliun.

31. PT Pengembang Pariwisata, Rp 250 miliar.

32. PT Bank Mandiri, Rp 5,6 triliun.

33. PT Pelindo IV, Rp 2 triliun.

34. PT Krakatau Steel, Rp 956 miliar.

35. PT Bahana PUI, Rp 250 miliar. (ris)