SURYA PALOH maupun Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati konon dikabarkan mengintervensi Jokowi baik dalam struktur kementrian maupun kebijakan. Salahkah Surya Paloh dan Megawati? Secara politik, partai berusaha 'ikut campur' dalam pemerintahan dan parlemen bukan kesalahan. Kenapa demikian?

Perjuangan tertinggi partai bukan sekedar menaikan orang ke kursi presiden dan parlemen. Namun memperjuangkan cita-cita, tujuan dan ideologi partai. Untuk itulah partai memperjuangkan para kadernya duduk di kursi presiden, kabinet dan parlemen, bahkan kalau bisa ikut merebut struktur paling bawah dari ketua RT, RW dan Kepala Desa.

Keinginan intervensi atau mempengaruhi pemerintahan sebenarnya bukan hanya dimiliki partai. Sebab keinginan itu juga dimiliki semua kelompok politik, semua orang yang menyadari hak-hak politiknya termasuk NGO, serikat buruh, serikat tani, pengamat, relawan hingga mahasiswa. Tak terkecuali juga KPK. Meski berangkat dari tujuan, cara dan kepentingan masing-masing yang berbeda.

Cara partai mengintervensi adalah dengan 'memanggil' kadernya di pemerintahan dan parlemen untuk diberi arahan maupun instruksi. Sedang cara NGO, serikat buruh, serikat petani, pengamat, relawan hingga mahasiswa berusaha mengintervensi dan mempengaruhi pemerintah melalui opini, petisi bahkan demonstrasi.

Bagaimana dengan cara KPK? Kalau KPK, bisa jadi ikut mempengaruhi pemerintah dengan stabilo merah, hijau dan kuning hingga mengatur jadwal kapan 'mentersangkakan' seseorang.

Apakah mengintervensi atau mempengaruhi pemerintah itu sebuah kesalahan? Karena kita adalah mahkluk politik maka hal itu bukan kesalahan. Karena kita memilih demokrasi maka mempengaruhi pemerintah bukan kesalahan. Karena ukuran demokrasi adalah semakin besar partisipasi rakyat dalam proses perjalanan negara maka semakin demokratislah negara itu.

Yang salah justeru ketika partai, NGO, serikat buruh dll tidak lagi saling berlomba mempengaruhi negara lalu berdiam diri dan tidak lagi perduli pada negara.(ris)