Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 02 Feb 2015 - 18:26:37 WIB
Bagikan Berita ini :
Usulan Tambahan Anggaran Dinilai Kecil

Komisi IV DPR Setujui Program Menteri Siti Nurbaya

17DSC_0221.JPG
Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI (Sumber foto : Indra Kesuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setelah mendengarkan pemaparan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tentang rencana kerja 2015, Komisi IV DPR sepakat mendukung arah kebijakan dan program-program prioritas kementerian ini. Selain itu juga menyetujui pagu anggarannya.

"Kita sepakat untuk mendorong karena ini berhubungan dengan kesejahteraan rakyat juga demi ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi," ujar Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR dalam raker dengan Menteri Siti Nurbaya, di gedung KK V komplek parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Pada kesempatan itu Edhi juga mengungkapkan bahwa Komisi V juga setuju harus pembangunan infrastruktur yang lebih baik di sekitar hutan. Tujuannya agar pengawasan bisa lebih maksimal dan masyarakat pun diuntungkan. Alokasi anggaran yang disetujui diharapkan bisa untuk keperluan ini.

"Memang perlu selama ini infrastruktur sangat kurang, dan ini tentu mengganggu roda perekonomian kalau tidak segera ditangani," ujar Edhi yang juga politisi Partai Gerindra. Dia berharap Menteri Siti Nurbaya segera mewujudkan pembangunan prasarana ini jika dana sudah cair.

Selain itu Komisi IV DPR juga menyetujui DIPA APBN Kementerian LHK tahun 2015 sebesar Rp 6,468 triliun dan usulan pagu tambahan dalam RAPBN-P sebesar Rp 216 miliar yang akan dialokasikan untuk hutan lindung. "Ya saat ini hanya segitu, tadi kita juga sudah tanya soal usulan pagunya apakah mau ditambah atau tidak. Karena Rp 216 miliar cuma sedikit," tandasnya.(ris)

tag: #Edhy Prabowo  #Siti Nurbaya  #Kementerian LH dana Kehutanan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...