Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Rabu, 17 Mei 2017 - 13:55:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Alumni 212 Diminta Kumpulkan KTP Tolak Penangguhan Penahanan Ahok

85aksi-bela-islam.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Jutaan alumni 'Aksi Bela Islam 212' diminta tak tinggal diam menyikapi manuver Ahoker. Mereka diserukan untuk mengumpulkan KTP untuk menolak penangguhan penahanan terhadap terpidana penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga saat berbincang dengan wartawan, Rabu (17/5/2017).

Menurut Rico, pengumpulan KTP tersebut dilakukan bilamana penangguhan penahanan Ahok dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan jumlah KTP yang dikumpulkan para pendukung Ahok atau Ahoker.

"Kalau penangguhan penahanan Ahok dikabulkan berdasarkan jumlah KTP yang dikumpulkan, maka diimbau alumni 212 melakukan kegiatan serupa, agar Ahok tetap mendekam di tahanan, sesuai vonis hakim selama dua tahun," kata Rico.

Rico mengaku optimistis, jumlah KTP yang menolak penahanan Ahok akan jauh lebih banyak ketimbang yang dikumpulkan para Ahoker.

Diketahui, sejak Ahok mendekam di Rutan Mako Brimob pada Selasa (9/5/2017) lalu, Ahoker langsung melakukan aksi pengumpulan KTP.

Hingga kini telah terkumpul sekitar belasan ribu KTP yang nantinya akan digunakan sebagai penjamin penangguhan penahanan Ahok.(yn)

tag: #ahok  #aksi-212  #aksi-bela-islam-iii  #penistaan-agama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...