JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga mengecam rencana pengusiran terhadap 6.514 warga terdampak penggusuran yang menunggak sewa rusunawa.

"Dulu mereka menjadi korban penggusuran, sekarang mereka sedang bersiap-siap menjadi korban pengusiran. Kasihan mereka yang sudah miskin makin miskin," kata Rico di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Rico mengungkapkan, kebijakan Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang berencana melakukan pengusiran terhadap 6.514 warga korban penggusuran merupakan tindakan yang tidak beradab dan sangat jahat.

"Itu tidak manusiawi padahal Pak Djarot berasal dari parpol yang mengaku milik wong cilik. Lantas kenapa sekarang tega menyakiti wong cilik?," tanya Rico.

Karenanya, Rico berharap Djarot mengkaji ulang rencana pengusiran warga yang hanya karena menunggak pembayaran sewa rusun.

"Saya kira Pak Djarot harus memikirkan juga dampak negatif dari pengusiran itu," ujar Rico.

Apalagi, menurut Rico, pengusiran warga rusunawa itu berpotensi membuat angka kejahatan di Ibu Kota meningkat. Mereka juga bisa menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) baru atau terjun ke jalanan dan dunia prostitusi.

"Dampak pengusiran ini tentu akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan Anies-Sandi yang akan mulai berkantor di Balaikta pada Oktober mendatang," pesan Rico.

Rico menuturkan, pada saat Pemprov DKI Jakarta dipimpin Fauzi Bowo (Foke), dirinya juga pernah mengusulkan agar warga yang tinggal di kawasan terlarang, salah satunya Kampung Pulo, Jakarta Timur, untuk digusur yang kemudian penghuninya direlokasi ke rusun.

"Foke waktu itu bilang, menggusur dan merelokasi ke rusun itu masalah sepele. Tapi yang harus dipikirkan nasib mereka setelah tinggal di rusun," terang Rico.

Menurut Rico, kala itu Foke menyebutkan, eks korban penggusuran yang tinggal di rusun bakal menemui sederet persoalan baru. Mulai dari pola hidup, mata pencaharian dan lainnya.

Misalnya, seorang warga yang selama bertahun-tahun menjadi pemulung tentu tidak mudah mencari pekerjaan baru ketika menempati rusun. Belum lagi lokasinya yang jauh dari tempat awal dia tinggal.

"Mencari pekerjaan baru tidak gampang, apalagi peluang kerja sempit. Sementara pas tinggal di rusun mereka juga harus memikirkan bayar sewa. Padahal buat makan saja sudah repot," pungkas Rico.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta para penghuni rusunawa untuk bekerja.

Dia juga mengingatkan agar mereka tidak selalu mengharapkan bantuan dan tinggal di rusun secara gratis.

Djarot pun menyinggung soal penghuni rusun yang mampu membeli rokok, tapi tak mampu membayar uang sewa rusun.

"Beli pulsa bisa, beli bensin bisa, beli rokok bisa, masa kewajiban untuk membayar sewa iuran untuk merawat, memfungsikan rumah susun enggak mampu," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta.

Djarot mempersilakan warga yang tak lagi ingin tinggal di rusun untuk keluar dari huniannya. Dia tidak ingin penghuni rusun hanya berdiam diri dan tidak berusaha.

"Barangkali punya tempat yang lain, ada kontrakan yang lebih murah, silakan. Mereka yang tinggal di situ (rusun) kan tidak bisa ongkang-ongkang, hidup itu kan juga harus berjuang, enggak bisa semuanya gratisan," kata dia.

Djarot telah memerintahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk mengeluarkan penghuni rusun yang tak membayar uang sewa.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, hingga saat ini ada 3.008 warga umum dan 6.514 warga terdampak penggusuran yang menunggak sewa rusun hingga mencapai sekitar Rp 32 miliar.‎

Dinas Perumahan akan mengeluarkan warga umum yang menunggak selama tiga bulan berturut-turut.‎ (Icl)