JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -‎Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menaruh perhatian besar terhadap kasus kekisruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Ia meyakini pemicu polemik tersebut dipicu oleh oknum yang memiliki pengaruh di setiap lembaga tinggi di Pemprov DKI.

"Ada oknum yang bermain di eksekutif dan di legislatif‎. Itu maling teriak maling," kata Fuad di Cafe PENUS Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2015)‎. ‎

‎Fuad mengimbau agar masyarakat tidak terseret oleh konflik yang berlangsung di Pemprov DKI. Ia berpendapat, kisruh yang terjadi itu lebih mewakili konflik kepentingan para oknum yang biasa bermain di proses anggaran.

"Karena sejak pertama APBD itu di rancang kurang sehat, untuk dipalak. Perancangannya begitu, eksekusinya begitu," sebutnya.‎

APBD DKI, lanjut dia, sangat menarik perhatian para oknum pengemplang proyek, koruptor, dan pelaku penggelembungan.‎ Pasalnya, APBD DKI memiliki potensi anggaran yang cukup besar.

‎Ia pun merasa heran dengan realisasi APBD di DKI dari setiap tahunnya, yang penyerapannya selalu minim. "Sehingga anggaran (setiap tahunnya) selalu naik karena sisa anggaran tidak terserap," tandasnya.

Diketahui, penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2014 di bawah 30 persen dari total nilai APBD DKI sebesar Rp 72,9 triliun.

Sedangkan pada tahun 2012 penyerapan anggaran mencapai 80 persen dari Rp 41,3 triliun. Kemudian pada 2013 penyerapan anggaran meningkat menjadi 82 persen dari Rp 50,1 triliun.(yn)‎