JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas menyatakan, Anies harus amanah menjaga mandat rakyat Jakarta yang menghendaki reklamasi disetop.

"Anies juga tak perlu gentar terhadap Menko Maritim Luhut (Binsar Pandjaitan) yang mencabut moratorium. Karena 10 juta rakyat Jakarta siap dibelakang Anies," kata Sri Bintang kepada TeropongSenayan, disela-sela diskusi bertajuk; Jaga Mandat Rakyat Alumni ITB Tolak Reklamasi Teluk Jakarta', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Apalagi, menurut dia, Luhut belakangan sudah pasrah dan mengaku tidak masalah jika Anies-Sandi menolak melanjutkan reklamasi.

"Beliau (Luhut) kan sudah bilang, silahkan jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Jadi, tidak ada alasan Anies takut," ujar Sri Bintang.

Sri Bintang menegaskan, bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah untuk kepentingan bisnis dan sama sekali tidak menguntungkan rakyat.

"Reklamasi tidak baik bagi lingkungan hidup dan masyarakat nelayan di pesisir Jakarta. Reklamasi hanya baik bagi para pengembang," katanya.

Ia menyebut reklamasi hanya untuk kepentingan bisnis pengembang. Karenanya, kata Sri Bintang, proyek pulau palsu itu harus ditolak.

"Insya Allah rakyat pribumi akan menolak reklamasi. Karena reklamasi itu merusak masyarakat dan lingkungan hidup," ungkap dia lagi.

Menurutnya, pemerintah hanya memikirkan bagaimana segelintir orang mendapatkan keuntungan dari reklamasi itu.

"Adanya reklamasi untuk memperkaya segelintir orang saja. Yang dipikirkan oleh pemerintah hanya keuntungannya saja. Mereka tidak memikirkan kerugiannya. Pulau-pulau yang ada pun akan semakin rusak dengan adanya reklamasi itu, ini akan terus kita tolak," tegas Sri Bintang.

Lebih jauh, Sri Bintang menyatakan bahwa reklamasi dibuat hanya untuk menunjukkan arogansi dan kesombongan para penguasa yang mengambil hak-hak rakyat.

"Masalahnya bukan pada soal izin, tapi ide membuat pulau itu saja sudah tidak benar, menunjukkan kesombongan, arogansi, dominasi kekayaan, menunjukkan penjajahan dan ini tidak sesuai dengan Pancasila," tandas SriBintang.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Luhut dalam acara "Coffee Morning" dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/10/2017) lalu, hanya mengingatkan agar Anies merealisasikan janji kampanyenya itu sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau sesuai aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya, ya saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja," kata Luhut.

Menurut Luhut, keputusan untukmencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan bukan tanpa alasan.

Pencabutan itu dilakukan setelah pengembang memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah guna melanjutkan proyek di Pulau C, D dan G.

Ia juga menjelaskan pencabutan moratorium itu dilakukan atas surat yang dikeluarkan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan persetujuan untuk mencabut semua sanksi pengembang karena telah memenuhi persyaratan.

Luhut menambahkan, keputusannya mencabut moratorium juga sesuai kewenangannya sebagai Menko Maritim.

"Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir kita ini bisa langsung all the way ke langit. Saya sebagai Menko pun ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam," katanya.

Sebagaimana diketahui, berbagai pihak kini menagih janji kampanye Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Namun, setelah resmi memimpin DKI, Anies masih enggan berkomentar soal janjinya itu‎ sampai paripurna istimewa di gelar di DPRD DKI. (icl)