JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Soal reklamasi Teluk Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai bukan mengatasi masalah, namun menambah masalah baru.

Pasalnya, Teluk Jakarta menjadi kawasan strategi nasional yang seharusnya menjadi kawasan konservasi. Sebab, Pemprov DKI Jakarta pernah berencana mengatasi banjir bukan memperparah banjir.

"Strategi nasional kan macam-macam ada yang untuk konservasi, perlindungan dan pengembangan ekonomi. Tapi ini kita lihat pilihan yang diambil Pemprov DKI tidak menjawab apa yang menjadi persoalan tetapi malah menambah persoalan," kata juru kampanye Kelautan Greenpeace, Arifsyah, di Jakarta, Kamis (04/06/2014).

Oleh karena itu, kata dia, reklamasi harus dihentikan hingga jelas aturan secara konsensus. Jika tidak, reklamasi justru akan mendatangkan kerugian.

"Dihentikan dulu sampe jelas apa yang dilakukan itu benar atau tidak secara konsensus. Kita dengar dulu suara dari masyarakat lokal terdampak, misal nelayan, itu harus diselesaikan dulu," kata Arif.

"Bukan kita anti pembangunan tapi kita lihat menyelesaikan persoalan Jakarta atau tidak. Karena salah satunya untuk mengatasi persoalan Jakarta," paparnya.

Menurut Arif, saat ini kawasan strategi nasional malah di tujukan untuk kepentingan bisnis. Karena tidak ada proses yang di tunjukkan sebagai budidaya bahkan konservasi. "Jadi tergantung konteks strategi nasionalnya," katanya

Sementara itu, Greenpeace mengimbau agar pemerintah pusat bijak dalam mereklamasi Teluk Jakarta. "Yang belum selesai antara pemerintah pusat dan pemda DKI juga mengabaikan proses. Ini kan Ibukota negara jadi membangunnya harus lebih bijak lagi. Misal kepentingan industri atau real estate sehingga kepentingan lain diabaikan," tandas Arif. (b)