JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak, tiba-tiba banyak kepala daerah meningkatkan anggaran untuk mengucurkan bantuan sosial. Sontak saja,ini sempat menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada April lalu.

Tak hanya itu,peningkatan dana bansos ini menuai kecurigaan akan adanya praktik politik gentong babi (pork barel) . Kepala daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis yang mengeluarkan anggaran negara besar-besaran, dengan tujuannya agar bisa terpilih kembali dalam kontestasi politik dalam Pilkada.

Inilah tradisi politik 'gentong babi' yang sudah lazim dilakukan incumbent (petahana) kepala daerah di negeri ini. Namun demikian ternyata tak hanya di level daerah tingkat dua. Di level regional hingga nasional pun politik gentong babi begitu diminati, karena memang ia merupakan cara paling aman untuk mengeruk uang negara.

Ya, sebagaimana dipahamai bahwa politik gentong babi adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara. Misalnya saat SBY hendak mencalonkan kembali presiden pada 2009, ia terlebih dahulu mengeluarkan beberapa program dari anggaran negara, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) pada 2008. Apalagi SBY sadar pada waktu kalau popularitasnya anjlok menyusul kebijakan-kebijakannya yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hasilnya, terlepas dari kontroversinya, SBY terpilih kembali pada Pilpres 2009.

Lalu, selain kepala daerah dan presiden, aktor lain politik gentong babi adalah anggota dewan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ini misalnya pernah terlihat saat anggota DPR mengusulkan dana aspirasi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2011 sebesar Rp 8,4 trilyun. Dimana tiap anggota DPR (560 orang) mendapat jatah Rp 15 miliar.

Namun jutaan kritik bermunculan menolak dana ini dan menyebutnya sebagai “gentong babi”, yang rawan korupsi alias hanya memenuhi celengan para politisi. (iy)