Kegaduhan di intern Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi, termasuk kritik tajam yang melibatkan Wapres JK, tak selalu berati buruk.

Bukan mustahil juga saling "menusuk" di bilik publik itu dilakukan dalam skenario yang disengaja. Tujuannya mengalihkan isu sementara terkait dengan kondisi ekonomi bangsa ini yang kian buruk.

Ini ditandai dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD (yang mencatat sejarah terlemah bahkan melampaui nilai tukar saat krisis 1998 lalu), banyaknya PHK yang tak bisa dihindari perusahaan, dlsbnya.

Masyarakat pada akhirnya terbawa arus membahas kegaduhan, dan tak lagi peduli dengan krisis ekonomi yang menyengsarakan sebagian dari mereka. Inilah bagian dari siasat canggih dari rezim sekarang ini.

Lepas dari itu, sikap kritis dalam tim kabinet Jokowi harus juga dilihat positifnya, yakni sebagai situasi saling kontrol. Sehingga kebijakan publik yang diambil secara diam-diam dan tertutup yang diarahkan sebagai bagian dari kepentingan bisnis keluarga atau grup bisnis sebagian oknum pejabat dapat terbuka dan kemudian dikoreksi atau dilakukan perubahan.

Dengan sendiri, para pejabat yang kritis itu jadi semacam filter atau suatu rencana kebijakan dan atau sebagai evaluator dari dalam terhadap kebijakan yang sudah ada selama ini.

Jika tak ada orang-orang kritis seperti itu, maka kebiasaan kong kalingkong antara pejabat dan pengusaha seperti terjadi pada masa-masa lalu akan terus berlangsung.

Hanya saja memang yang harus diperbaiki adalah etika komunikasi ke publik dari para pejabat yang kritis itu, sehingga tak menciptakan siatuasi politik bertensi tinggi.

Selain itu, presiden Jokowi yang harus menunjukkan diri sebagai figur yang bisa mengatasi masalah, baik terkait dengan koordinasi di kalangan bawahannya secara berwibawa di satu pihak, dan di pihak lain menunjukkan aksi nyata mengatasi masalah ekonomi scara cepat dan jitu.

Sebab hingga detik ini, Presiden Jokowi masih cenderung mengesankan setidaknya satu hal : ketakmampuannya dalam mengatasi krisis ekonomi, termasuk melakukan pembiaran terhadap dirampasnya lapangan kerja dalam negeri oleh pekerja asal Cina.(*)