Zoom
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Jumat, 18 Sep 2015 - 16:05:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Kenaikan Tunjangan Pejabat, Selain DPR, Menkeu Juga Harus Dikritik

64kemenkeu.jpg
Kantor Kementerian Keuangan (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tunjangan bagi anggota DPR RI belum begitu tepat dilaksanakan.

"Saat ini, kenaikan tunjangan belum ada urgensinya. Untuk menaikkan anggaran atau pun fasilitas untuk anggota DPR . Dalam ekonomi sulit sepertinya belum ada urgensinya pejabat-pejabat negara menerima kenaikan tunjangan maupun fasilitas," kata anggota Komisi III DPR RI melaluitelepon di Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Saat ditanya apakah tunjangan yang diterima anggota DPR sudah mencukupi atau belum, Masinton justru mengajak anggota DPR lainnya agar realistis melihat kondisi masyarakat saat ini.

"Ya dicukup-cukupkan. Sekarang pejabat itu harus memiliki rasa empati. Masyarakat itu dalam hidup susah. Nah pejabat itu harus bisa mengejawantahkan dalam situasi sekarang, ekonomi sulit. Maka untuk sekarang itu belum perlu," ujar dia.

Namun begitu,iajuga mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuanganyang menyetuji kenaikan tersebut agar selektif dalam menetapkan suatu usulan.

"Nah ini yang aku mau tekankan, pemerintah dalam hal ini Menkeu harus punya sensitiftas krisis. Jangan semua usulan diterima begitu saja. Seperti usulan fasilitas dan tunjangan pejabat negara. Pemerintah dalam hal ini Kemnkeu punya rasa. Usulan boleh atau tidak, harusnya menkeunya juga punya rasa yang sama, sebangun denganlegislatif. Ini juga Menkeunya harus dikritik," tandas dia.

"Persiapan anggaran ada di Kemenkeu. Kemenkeu yang sebagaieksekutor. Jangan juga kemenkeu kontribusi terhadap penggunaan pemborosan anggaran Mennkeu gak benar juga dia meloloskan. Kita yang disalahkan," tutup dia. (iy)

tag: #tunjangan dpr  #gaji pejabat  #kemenkeu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...