JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai bahwa isu tunjangan DPR sengaja terus diembuskan untuk menutupi hutang pemerintahan Jokowi kepada China Rp 43,28 triliun yang belakangan ini tengah menjadi sorotan.
"Saya lihat (hutang pemerintah ke China) tidak begitu ramai karena ada pengalihan dengan berita kenaikan tunjangan DPR," kata Hidayat di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Untuk itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini pun meminta agar DPR terus mengawasi segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebab bila tidak, hal ini dapat merugikan negara dengan jangka waktu yang cukup panjang.
"Pihak DPR mengetahui perlu adanya pengawasan kepada para menteri yang dengan caranya sendiri melakukan tindakan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menandatangani kesepakatan pinjaman dengan China Development Bank dengan total Rp 43,28 triliun, untuk tiga Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Mandiri. (iy).
