Pengusaha, rakyat atau siapapun yang membakar hutan memang harus dikenai sanksi hukum yang berefek jera. Tak boleh ada sikap permisif.

Tapi benarkah tuduhan bahwa kebakaran merupakan ulah pengusaha di bidang kehutanan? Tentu tak boleh sembarang menuduh kecuali ada bukti yang tervalidasi.

Namun dalam logika bisnis nyaris tak masuk akal kalau lokasi bisnis mereka dibakar atau dihancurkan melalui jalan pintas dengan membakarnya sendiri.

Tanaman kelapa sawit, misalnya, niscaya akan juga kena dampak atau bahkan akan merambah jadi terbakar dan berarti akan rugi karena tak produktif atau memerlukan perawatan ekstra lagi.

Begitu juga dengan HTI, pasti akan rusak tegakan yang sudah dirawat sejak lama. Jadi, kalau berdasarkan penjelasan logika ini, tuduhan bahwa pelakunya para pengusaha hutan sangat lemah.

Lah..., kalau lokasi atau awal titik apinya dalam areal HPH seperti sejumlah fakta lapangan sekarang ini? Bisa betul. Tapi, sekali lagi, bukan berarti oknum pengusaha sebagai pembakarnya. Lalu siapa?

Pertama, faktor alam, cuaca panas yang ekstrim. Batang pohong kering yang bergesekan atau puntung rokok pun bisa jadi sumber api.

Dan jika di suatu tempat kebakaran, maka tiupan angin kencang akan jadi penyebar dan pengobar api yang begitu cepat berpindah ke tempat lain. Peristiwa seperti ini tak jarang terjadi di beberapa negara lainnya, termasuk di tetangga kita Australia.

Kedua, kesengajaan dari pihak-pihak tertentu akibat ketaksukaan terhadap pengusaha dan atau pemerintah sekaligus.

Caranya, bisa juga memanfaatkan sebagian petani yang berada disekitar kawasan hutan atau HPH. Motifnya: ciptakan citra buruk pada kedua pihak itu.

Namun demikian, pihak pengusaha hutan bukan berarti bebas dari kesalahan. Tidak. Karena mereka juga lalai dari upaya pencegahan, atau tak mampu mengontrol wilayah HPH dan sekitarnya.

Ini juga termasuk kelalaian besar dari pihak Pemda. Maklum para pejabat di daerah otonom lebih sibuk mengurus proyek, tak peduli dengan kemungkiinan terjadinya kebakaran hutan.(*)