Fantastis mengerikan. Hanya dua kata ini yang bisa digunakan untuk menggambarkan temuan BPK tentang potensi hilangnya uang negara yang capai angka Rp. 33,46 triliun, temuan pemeriksaan semester I 2015.

Ini merupakan sejarah terburuk administrasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Tidak pernah terjadi sebelumnya angka seperti itu, yang skaligus menunjukkan setidaknya dua kemungkinan.

Pertama, penyelenggara negara di era pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di sektor-sektor yang jadi temuan, kurang memiliki kemampuan profesional di bidang administrasi keuangan negara. Padahal Jokowi berjanji untuk menghadirkan penyelenggara negara yang profesional.

Kedua, adanya gairah penyelenggara negara untuk menyalahgunakan wewenang. Ini jelas bagian dari gairah untuk korupsi. Maka, instansi penegak hukum yang terkait, yakni kepolisian, kejaksaan, dan atau KPK, harus segera mengambil langkah tindak lanjut.

Presiden Jokowi sendiri, jika konsisten dengan janjinya untuk memberantas korupsi, maka harus tampil sebagai panglima untuk mengomandoi TL hasil temuan BPK itu. Tanpa perhatian khusus Presiden, bukan mustahil para oknum penegak hukum akan jadikan temuan BPK itu sebagai "ATM" atau "proyek" tersendiri sbagaimana tak jarang terjadi selama ini.

Dan jika perlu, segera copot atau menonaktifkan pimpinan instansi tempat terjadinya praktik penyimpangan anggaran negara itu, sehingga bisa berefek jera ke depan.

Memang, sesuai ketentuan, masih ada waktu 60 hari untuk dilakukannya perbaikan admnistrasi oleh instansi yang ditemukan menyimpang, namun masa itu bukan merupakan penghalang bagi penegak hukum untuk kerja TL.(*)