Kemenham akan segera meluncurkan program bela negara- PBN (19/10/2015), yang direncanakan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Ekspresi riamizar Riaukudu tampak sangat otoriter. "Yang gak ikut wajib bela negara, silakan angkat kaki dari RI", tegasnya.
Sudah tepatkah program ini untuk kondisi sekarang? Jawabnya sangat tak relevan, atau harus dikaji ulang, dan ditolak. Mengapa? Pertama, program ini terkesan mengada-ada dengan tujuan yang tak jelas. Bahkan boleh dikatakan sebagai bentuk dari kebuntuan strategi pertahanan nasional.
Yang perlu dilakukan sebenarnya memperkuat basis ekonomi rakyat dengan mempersignifikan anggaran untuk pembangunan ekonomi kerakyatan. Jika rakyat sejahtera, maka akan bangga menjadi warga bangsa ini, dan secara otomatis akan membela negaranya dari bentuk tantangan dan ancaman apapun.
Warga pribumi bangsa ini sudah terbukti tampil sebagai pejuang bela negara baik dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya, dalam kondisi hidup miskin sekalipun.
Kedua, dalam kaitan yang pertama, anggaran untuk PBN akan jauh lebih efektif dengan menggelontorkan dana APBN untuk membangun daerah tertinggal (yang umumnya di kawasan timur indonesia) dan warga miskin termasuk mereka yang kini terkena PHK akibat krisis ekonomi bangsa ini.
Dalam kaitan ini, membiayai PBN dengan dana puluhan bahkan bisa ratusan triliun hanyalah sesuatu yang mudharat, miskin manfaat, alias pemborosan uang negara dan berorintasi proyek saja.
Ketiga, Menhan atau Presiden Jokowi harusnya mengidentifikasi dulu siapa yang perlu untuk ditanamkan kesadaran bela negaranya, yang sudah bisa dipastikan derajat nasionalismenya sangat rendah. Yakni kalangan pendatang atau warga non pribumi, termasuk sebagian pejabat dan politisi yang menggadaikan SDA bangsa terus dieksploitasi di mana warga pribumi hanya jadi penonton dengan kondisi hidup terus miskin.
Para warga yang nir-nasionalis itulah yang barangkali harus dipaksa ikut PBN, yang anggarannya pun bisa dimintakan langsung dari para pengusaha yang sudah menimbun harta dari atau di Indonesia, bukan dari APBN.(*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #Kolom #Makan Siang #la ode ida
