Politik adalah saudara kembar kekuasaan. Inilah salah satu bisikan yang sering saya dengan dalam berbagai forum diskusi kalangan aktivis. Bicara politik nyaris tidak bisa dilepaskan dari persoalan kekuasaan.

Bagi orang awam atau masyarakat luas begitulah fakta yang terlihat. Untuk mendapatkan kekuasaan maka partai politik menjadi sarana yang utama. Sebaliknya sering terjadi konflik politik dipicu rebutan kekuasaan.

Lalu dimana posisi rakyat? Inilah ironi negeri yang telah memiliki jalan demokrasi. Rakyat acap hanya menjadi obyek ataupun komoditi saat pesta demokrasi. Selebihnya, maka menjadi urusan kekuasaan dan politik.

Pada posisi inilah maka masyarakat madani (civil society) perlu terus di dorong dan di perkuat. Melalui masyarakat madani maka potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan para penguasa ada yang mengimbangi.

Termasuk jika terjadi perselingkuhan eksekutif dengan legislatif. Ataupun praktek main-mata antara eksekutif dengan yudikatif. Sebab, kemungkinan penyelewengan penggunaan kewenangan kekuasaan tak bisa dihindari.

Jalan demokrasi yang harus ditempuh bangsa ini memang masih amat terjal. Politik sebagai pilar demokrasi seharusnya menjadi ajang mewujudkan kekuasaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sebab sejatinya baik parpol maupun masyarakat madani sebagai bentuk kekuatan masyarakat sipil adalah rahim negawaran. Hanya saja negarawan tidak dibentuk dalam waktu singkat atau cepat saji melalui pencitraan.

Negarawan sejati akan senantiasa diuji oleh waktu melalui konsistensi pemikiran dan tindakannya dalam masyarakat.(*)