Menarik mengikuti Rapat Kerja antara Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Untuk sementara, setidaknya, Komisi ini menolak anggaran yang diajukan mitra kerjanya. Alasannya minim prestasi.
Menarik dicermati karena, jika penolakan ini benar, membuat proses penganggaran berlangsung 'keras'. Pihak DPR yang memang memiliki fungsi budgeting menggunakan hak dan tugasnya secara optimal.
Bahwa, kinerja para Menteri memimpin Kementerian bisa juga diawasi maupun dinilai oleh DPR melalui mekanisme fungsi budgeting. Bisa jadi akan menjadi meringankan tugas Presiden mengawasi anak buahnya.
Hanya saja, proses di parlemen adalah peristiwa politik. Agar penilaian kinerja tidak terjebak dalam interest maupun kepentingan politik sebaiknya ukuran penilaian kinerja dilakukan secara proporsional dan obyektif.
Selain itu, sikap Komisi X ini sekaligus juga bisa menjadi bukti bahwa setiap persetujuan budgeting atau penolakan yang diberikan tidak asal dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Penolakan tidak menjadi alat gertak, agar bisa terjadi perhitungan (deal) dibelakang. Jika ini yang terjadi maka baik legislatif dan eksekutif berselingkuh mengkhianati rakyat!(*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #sarapan pagi #kolom #ariady achmad
