JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan hasil evaluasi RAPBD DKI 2016 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI awal pekan lalu.

Banyaknya koreksi dari Kemendagri, membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI harus bekerja keras untuk memperbaiki program dan anggaran yang dicoret.

Kepala Bappeda DKI, Tuty Kusumawati mengatakan, hingga kini pihaknya masih terus menelaah hasil evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD 2016.

Namun, Tuty mengaku belum bisa menjelaskan secara lebih rinci program apa saja yang dianggap pemborosan, tidak tepat, double anggaran, dan kurang bermanfaat.

"Tim masih mempelajari. Saya pun juga belum lihat secara detail. Nanti pasti dibuka," kata Tuty di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/1/2015).

Meski begitu, Tuty memastikan, Pemprov DKI akan menindaklanjuti semua saran dan evaluasi dari Kemendagri dengan sebaik-baiknya.

Sebab, menurutnya, evaluasi terhadap RAPBD memang merupakan kewenangan Kemendagri untuk menelaah dan mencoret program yang dinyatakan tidak sesuai atau pemborosan.

"Saya rasa objektif yang disampaikannya. Tunggu saja ya mas," ujar Tuty.

Saat disinggung mengenai pencoretan PMP, bansos, dan hibah oleh Kemendagri, Tuty terkesan menjawabnya dengan diplomatis.

"Itu bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa memastikan kepastiannya. Pokoknya kami akan ikuti semua," jelas dia.

Tuty berjanji, bahwa Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) akan berusaha mempercepat pembahasan hasil evaluasi RAPBD DKI 2016.

Dia menyadari jika Pemprov DKI telat menyerahkan ke Kemendagri, dampaknya adalah pelaksanaan berbagai program Pemprov akan ikut bermasalah.

"Semoga saja cepat rampung," pungkasnya. (mnx)