JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kartu sakti Jokowi, yang berjenis KIS, KIP dan KKS lebih bernuansa politis ketimbang aspek pemberdayaan masyarakat.
"Saya melihat ini lebih politis, karena peluncuran kartu ini bersamaan dengan akan dinaikkannya harga BBM,” kata Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid), Dr. Siti Napsiyah Ariefuzzaman, kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat, (14/11/2014).

Seharusnya, kata dosen UIN ini, sebelum peluncuran tiga "kartu sakti" tersebut ada sosialisasi terlebih dahulu. "Ini tanpa sosialisasi, masyarakat jadi bingung dengan kartu sakti ini. Karena sebelumnya sudah ada BPJS Kesehatan, Jamkesmas, Askes, dan lain-lain," ungkap dia.

Menurut Nafsiah, pemerintah harus menjelaskan secara gamblang program kartu sakti tersebut. Sebab, negara mempunyai tiga kewajiban utama yaitu masyarakat yang sehat, sejahtera dan pintar. "Jadi, memang peluncuran kartu sakti itu tergesa-gesa, nyaris tak ada koordinasi di internal pemerintah sendiri, sehingga jawabannya kepada masyarakat berbeda-beda,” ujarnya.

Nafsiah menjelaskan seharusnya masyarakat menerima informasi sebelum mengetahui segala hak-hak dan konsekuensinya. Namun dengan kartu sakti itu pemerintah justru menciptakan ketergantungan, karena sifatnya langsung tunai (cash). Sama halnya dengan BLT, hanya ganti nama. "Jadi, tidak ada unsur pemberdayaan, tak ada edukasi, tak ada impowerment. Tapi, kalau pemerintah yakin kartu sakti itu baik, maka pemerintah harus konsisten, dan bukannya untuk menutupi isu kenaikan harga BBM,” tambahnya.

Lembaga penyelenggara kartu sakti itu, kata Nafsiah, juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah jangan sampai anti kritik. "Kalau memang baik, ya harus dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan sebisa mungkin ada pemberdayaan, agar tidak membingungkan masyarakat,” pungkasnya. (ec)