JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Niatnya membasmi mafia migas. Namun, diselingi tuduh-menuduh. Itulah yang terjadi antara dua anggota DPR berlatar belakang dunia perminyakan, Kurtubi (Fraksi Nasdem) dengan Kardaya Warnika (Fraksi Gerindra).

"Harusnya Kardaya yang bertanggung jawab dalam Undang-Undang Migas. Jangan nyalahin Megawati, karena UU Migas ini ada dijaman Megawati. Tapi yang merancang UU Itu kan dia, di gedung ini lagi (DPR-red)," kata Kurtubi kepada TeropongSenayan di gedung DPR Nusantara I, Jakarta, Selasa (25/11/14).

Kurtubi yang pernah bekerja di PT Pertamina ini menyatakan dengan tegas bahwa UU Migas harus direvisi untuk mencegah mafia migas bermain dari import BBM. Akibat UU Migas, sistem pengelolaan dan pengusahaan perminyakan di Indonesia menjadi acakadut.

Kurtubi juga merasa heran kenapa Kardaya Warnika bisa dijadikan Ketua Komisi VII. Padahal menurutnya Kardaya orang yang merusak sistem perminyakan di Indonesia. "Kerusakan yang begini parah justru orang yang membuat kerusakan eksis, duduk diketua Komisi. Bagaimana mau membetulkan UU Migas," ujarnya.

Kardaya Warnika, sebelum pensiun adalah pejabat karier di Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM. Pria kelahiran daerah Tegal Gubug, Cirebon ini pernah menjabat sebagai Kepala BP Migas (kini SKK Migas-red). Politisi partai Gerindra ini juga pernah menjadi Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM.(ris)