JAKARTA (TEROPONGSENAYNA) - Kebijakan Pemprov DKI yang sudah membuka pendaftaran lelang terhadap sejumlah proyek pembangunan fisik di Ibu Kota dianggap tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Sekretaris Umum DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) DKI Jakarta, Mardin Zendrato mengatakan, percepatan lelang sebelum APBD DKI 2017 disahkan, sudah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

"Dalam kondisi darurat serta untuk kepentingan umum, percepatan lelang dibolehkan. Apalagi kebanyakan program yang dilelang pembangunan rumah susun," kata Mardin, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2016 disebutkan para pejabat terkait, seperti menteri, gubernur, bupati dan walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Berdasarkan data yang beredar dikalangan wartawan, ada beberapa paket lelang proyek fisik 2017 yang kini sudah dibuka pendaftarannya oleh Pemprov DKI.

Di antaranya adalah lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan Rumah Susun (Rusun) Polri di kawasan Pesing, Jakarta Barat, dengan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 98,1 miliar.

Selanjutnya, ada lagi paket lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan rusun di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan HPS sebesar Rp 1,2 triliun. Ada pula paket lelang proyek pelaksanaan fisik pembangunan rusun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan HPS mencapai Rp 1,8 triliun.

Berikutnya, Pemprov DKI juga membuka paket lelang untuk proyek pelaksanaan fisik pembangunan Rusun Blok Nagrak di Jakarta Utara dengan HPS senilai Rp 987,7 miliar.

Batas akhir pendaftaran lelang untuk keempat proyek tersebut dipatok hingga 21 November 2016. (icl)