JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengelolaan corporate social responsibility (CSR) di Pemprov DKI terus mendapat sorotan.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan Pemprov DKI terkesan menggelapkan penggelolaan dana CSR yang dikelola oleh pemprov DKI.

"Saya melihat, selama ini CSR memang sengaja dibikin gelap oleh Ahok (Gubernur DKI Jakarta non-aktif) sehingga gampang dimanipulasi," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Karenanya, anggota Fraksi PPP ini mendorong dibentuknya Pansus CSR demi menelusuri amburadulnya penggunaan dana CSR di lingkungan Pemprov DKI.

"Dengan Pansus CSR, kita akan tahu CSR itu dari PT mana saja?, berapa nilainya?, dan digunakan untuk apa?. Selama ini penggunaan dana CSR kan tidak jelas, terkesan sengaja digelapkan biar kita tidak bisa melakukan pengawasan sebagaimana mestinya," sesal Riano.

Diketahui, selama Ahok berkuasa, proyek-proyek Pemprov DKI menggunakan dana CSR, seperti di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat serta Jalan Inspeksi di Kali Apuran, Cengkareng, Jakbar nampak kacau.

Sebab pengerjaan jalan inspeksi disana tak kunjung rampung. Sebagian Jalan pun belum dibeton dan masih berbatu.

Tak hanya itu, turap di Kali Apuran yang dibangun dengan dana yang sama, justru hanya dibuatkan turap batu dengan fondasi kayu bambu. Kini turap mulai retak-retak, bahkan batu di bagian fondasi ada yang mulai renggang.

Padahal, untuk pembuatan Jalan Inspeksi di Kali Anak Ciliwung, Kali Apuran, dan turap, APL menggelontorkan dana sebesar Rp 132,2 milliar.

Sebanyak Rp 24,2 milliar diberikan untuk pembangunan Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung.

Sedangkan Rp 108 milliar untuk normalisasi dan pembangunan Jalan Inspeksi di Kali Apuran. Dana digelontorkan dua kali. Pertama sebesar Rp 62,1 milliar yang diberikan untuk pembuatan turap dan Jalan Inspeksi tahap 1 di Kali Apuran.

Lalu Rp 45,9 milliar diberikan untuk pembangunan Jalan Inspeksi tahap 2 di Kali Apuran.

Dana yang digelontorkan APL di Kali Apuran itu lebih besar dari anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk normalisasi 3 kali besar di Jakarta Barat. Kali Grogol sepanjang 2,2 kilometer, Kali Apuran sepanjang 1,3 kilometer (bagian ujung), dan Kali Sekretaris sepanjang 800 meter.

Normalisasi ketiga kali itu dilakukan dengan pemancangan sheet pile (turap beton). Ketiga proyek itu sudah rampung 20 Desember lalu. Hasilnya kokoh dan kuat.

Walau dana CSR untuk pembuatan turap (kali apuran bagian tengah) dan jalan inspeksi yang digelontorkan APL lebih besar, tapi sampai kini proyek itu tak rampung.

Proses pembangunannya proyek Kali Apuran yang diduga bermasalah ini dilakukan mulai dari pertengahan 2015 sampai dengan awal 2016. Mulai dari pembebasan lahan, sampai pembangunan.

Pengerjaan dilakukan dibawah kendali Koordinator Normalisasi Waduk dan Kali DKI Jakarta, Heryanto.‎ (icl)