JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Lagi-lagi Komisi VI DPR RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini mengelar rapat panitia kerja (Panja) membahas persetujuan Penyertaan modal Negara (PMN). Namun rapat dilakukan secara tertutup.

Rencananya rapat dibagi ke dalam dua kali. Rapat yang akan membahas secara detil permohonan suntikan modal pemerintah kepada 35 BUMN senilai Rp 48,01 triliun hari ini BUMN yang dapat giliran memaparkan program kerja kepada komisi VI DPR ialah PT Aneka Tambang.

Namun sebelum rapat dimulai, pimpinan panja menyatakan pembahasan rapat berlangsung tertutup. "Sesuai tatib. Rapat dinyatakan tertutup untuk umum," kata Achmad Hafizs Tohir, Ketua Komisi VI DPR di ruang Rapat komisi VI DPR, Senin (02/1/2015).

Pada hari Jum,at kemarin sebanyak 6 BUMN yang akan mempresentasikan program persetujuan PMN kepada Komisi VI DPR. BUMN tersebut antara lain PT Pelindo IV, PT Djakarta Lloyd, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perum Bulog, PT Garam dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Dari semua itu berlangsung tertutup semuanya.

Sebelumnya politisi PKS Tifatul mengungkapkan pengajuan dana sebesar Rp 47,6 triliun oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tidak logis. Alasanya sejumlah proposal yang dibawa ke Komisi VI DPR hampir semuanya tidak layak.

"Dia (Rini Soemarno-red) menggambarkan bila disuntik berapa triliun mereka (BUMN-red) akan naik lagi dengan tajam di tahun 2015 sampai 2019. Ini kan gak logis juga, karena kita belajar dari pengalaman buruk tentu tidak ada harapan ke depan," ujarnya.

Maka itu dirinya meminta anggota Komisi VI untuk mengkritisi pengajuan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai bakal merugikan negara. "Jangan membiarkan sesuatu yang jelas merugikan negara diterima," tegasnya.(ris)