JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, proyek reklamasi yang saat ini berjalan berbeda dengan amanat Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi. Bentuk reklamasi saat ini tak sama dengan bentuk yang sudah ditentukan dalam Keppres.
Anies menyampaikan penegasannya dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017) malam. Penegasan ini juga untuk menjawab pertanyaan Cagub DKI nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok mempertanyakan kebijakan Anies yang ingin menghentikan reklamasi, termasuk apa yang akan dilakukan terhadap pulau yang telah direklamasi.
Anies menjawab bahwa dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi, pada pasal 4 menyatakan dengan eksplisit wewenang dan penanggung jawab reklamasi di tangan gubernur.
"Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak bukan sekelompok orang," katanya.
Anies juga mengatakan reklamasi yang dilakukan saat ini berbeda bentuknya dengan amanat Keppres tersebut.
"Yang kedua yang tidak kalah penting, reklamasi yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam Keppres ini, beda sekali, kalau anda lihat bentuknya ada, bentuknya yang sekarang berbeda sekali," kata Anies.
Ahok yang kemudian memberikan tanggapan pernyataan Anies tersebut mengatakan "jangan membohongi. "Gambar peta reklamasi bukan dari saya," katanya.
Ahok mengatakan semua pulau reklamasi itu ada 18 pulau, satu setengah pulau dipotong karena terdampak limbah air panas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Dan mau apalagi, seluruh hasil reklamasi, sertifikatnya milik DKI, lalu hampir 48 persen untuk digunakan fasum dan fasos DKI, lalu apalagi lima persen dari tanah yang bisa dijual pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat, lalu apalagi, tanah yang mereka jual setiap rupiah yang mereka jual, 15 persen dari penjualan mereka dari NJOP itu dipakai buat pembangunan, sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun Rp 158 triliun uang dari reklamasi, bukan hanya 1,2 juta tenaga kerja, lalu kita bisa selesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT akan kita bangun, jadi mau apa, mau apalagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini," katanya.
Anies pun menjawab. "Saya rasa baik Pak, jangan bohongi rakyat saat kampanye, warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye," katanya.
"Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi, jangan sampai muncul banjir. Ini unik, airnya dipercepat ke laut, lautnya disiapkan pulau-pulau, efeknya mbalik ke Jakarta dan efeknya nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini," katanya.
Kedua, menurut Anies, lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 sungai di Jakarta dan rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta.
"Dan yang tak kalah pentingnya begitu membangun pulau-pulau di sana kemudian dibangun perumahan yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan di sini, tapi mereka hanya menonton dari jauh," katanya. (plt/ant)
