JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Transparansi yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama lebih disukai masyarakat. Pasalnya, menurut pengamat politik CSIS, J Kristiadi, budaya ini dipercayai publik akan membawa perubahan yang lebih baik.

"Tidak peduli lagi rasnya apa, mau tionghoa atau apa yang penting publik maunya Jakarta ada perubahan. Dan budaya transparansi itu membuat kepercayaan publik," kata Kristiadi saat diskusi di D'consulate Cafe, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).

Kristiadi menambahkan, masyarakat sudah jenuh dan muak dengan budaya birokrasi yang berbelit-belit. Apalagi acap kali budaya birokrasi ini berujung pada praktek korupsi. Inilah yang membuat masyarakat makin rendah kepercayaannya pada birokrasi.

Kenyataan ini pula yang sedang terjadi pada masyarakat ibukota Jakarta. Warga ibu kota menuntut anggaran pembangunan secara transparan agar bisa mengetahui untuk apa saja dana itu dibelanjakan. Serta ingin tahu setiap perkembangan penggunaan dana yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Seharusnya, papar Kristiadi, DPRD DKI juga bisa meniru langkah yang dilakukan Gubernur Ahok ini. Bahkan presiden Joko Widodo pun bisa. Sebab, bila hal ini bisa berjalan disemua lini pemerintahan daerah maupun pusat, maka Indonesia terhindar dari korupsi.

"Saya kira ini positif juga buat DPRD dan presiden Jokowi. Selama ini kan budaya transparansi belum pernah dilakukan di pemerintahan yang sebelumnya," ujar dia. Jika ini dilakukan maka justru akan semakin meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.(ris)