JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana siap pasang badan atas serangan terhadap Anies-Sandi soal anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar.
Menurutnya, tidak ada yang aneh dengan angka Rp 28 miliar mengingat mulai tahun depan jumlah anggota Tim Gubernur ditambah menjadi 74 orang dari yang sebelumnya hanya 15 personil.
"Itu kan hak Gubernur, tujuannya jelas untuk membantu percepatan pembangunan di DKI. Jadi, sepanjang itu memang kebutuhan Pak Anies ya silahkan. Tergantung kebutuhan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno," kata Haji Lulung saat berbincang dengan TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Politisi senior Ibu Kota ini juga mengapresiasi kebijakan Anies-Sandi menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu Gubernur-Wagub. Karenanya, dia mengajak masyarakat tidak asal melontarkan kritik kepada Anies-Sandi tanpa mengetahui duduk masalahnya secara proporsional.
"Perekrutan Tim Gubernur pasti sudah melalui kajian-kajian yang matang sesuai visi-misi besar beliau. Karena mengandalkan SKPD-SKPD saja tidak akan cukup, Pak Anies tahu dengan kebutuhannya sendiri, ini demi percepatan pembangunan. Bisa saja dalam pelaksanaan nanti Pak Anies mengurangi jumlahnya," beber Haji Lulung.
Hal ini, menurut dia, sama juga dengan langkah Pemprov DKI yang merekrut pekerja harian lepas (PHL) dan petugas Penanganan Prasarana dan Saranan Umum (PPSU).
"Mereka ini kan bukan PNS, tapi kontribusi dan beban kerja mereka siang-malam mulai dari membersihkan sampah, saluran air, dan lain-lain.
Petugas PPSU dan PHL memiliki resiko pekerjaan yang cukup tinggi. Makanya diberi insentif. Jadi, prinsipnya kami (DPRD) akan dukung penuh langkah-langkah Pemprov demi percepatan pembangunan, apalagi ini untuk mengawal dan memastikan program Gubernur jalan. Saya siap pasang badan," tegas Haji Lulung.
Meski begitu, Haji Lulung mengaku tidak kaget dengan isu TGUPP yang digoreng beberapa hari terakhir. Dia memandang, hal itu memang bagian dari hujan kritik terhadap kepemimpinan Anies-Sandi.
"Nada-nada nyinyir itu akan terus digencarkan oleh mereka yang belum move on. Dan itu sudah berlangsung sejak Anies-Sandi berkantor di Balai Kota DKI 16 oktober lalu," ungkap Haji Lulung.
Apalagi, tambah dia, ini merupakan RAPBD pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI baru, Anies-Sandi setelah sukses menumbangkan petahana Ahok-Djarot di Pilkada kemarin.
"Jadi, mereka ini akan terus mencari-cari celah untuk menyerang kepemimpinan Anies-Sandi, bahkan hingga lima tahun kedepan," terang Ketua DPW PPP DKI itu.
Untuk diketahui, pada pembahasan anggaran 2018, Pemprov DKI mengusulkan penambahan personel TGUPP untuk dibagi ke 4 bidang. Jumlah penambahannya 28 orang. Jika ditotal dengan jumlah personel TGUPP di tingkat kota dan provinsi, jumlahnya menjadi 73 orang.(plt)
