JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Masih adanya informasi yang tidak akurat tentang rencana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite menggantikan premiun membuat Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menganggap bahwa PT Pertamina seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang asal ngomong. Apalagi di internal Pertamina dan pemerintah sendiri masih ada silang pendapat.

"Pertamina sendiri tidak satu suara, Direktur pemasaran mengatakan akan menghapus premiun, tetapi kepala humas Pertamina yang mengatakan tidak akan menghapus premium. Ini harus tegas siapa yang dipegang omongannya yang benar," kata Kardaya pada TeropongSenayan, Selasa (21/4/2015).

Menurut Kardaya, ada juga Direktur Pertamina yang mengatakan kilang Pertamina belum siap, karena baru bisa memproduksi premium.

"Jadi ini kan saling bertentangan, kontrakdiktif. Seharusnya Pertamina jangan seperti LSM, belum apa-apa sudah gomong. Harusnya Pertamina mengkaji dahulu dan membicarakannya diantara mereka (pemerintah) dan kemudian dibicarakan dengan DPR," katanya.

Kardaya juga mengatakan bahwa Pertamina sudah ingkar janji. Dalam dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Pertamina mengaku tidak bisa mengeluarkan jenis BBM baru sebelum tiga tahun. Tetapi sekarang tiba-tiba Pertamina mengatakan akan mengganti premium dengan pertalite. Artinya omongan Pertamina tidak bisa di pegang lagi," ungkapnya.

Kardaya melihat, kehadiran pertalite dengan RON 90 untuk mengantikan BBM premium kalau harganya lebih mahal dari premiun itu sama saja bohong. "Tidak sesuai dengan amanah rakyat dan Pemerintah juga tidak melindungi rakyat. Dan ini akan memberatkan rakyat," tegasnya.

Anggota Fraksi Gerindra ini minta pemerintah agar mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR RI sebagai wakil rakyat. Sebab, harga BBM merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.

"Jadi harus trasparan ke rakyat, minimal ke wakil rakyat di DPR," katanya. (al)