JAKARTA(TEROPONGSENAYAN) - Perubahan Kontrak Karya Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) semakin menguatkan bahwa Rezim Jokowi-JK lebih tunduk kepada konsensus Washington, ketimbang pada UUD 1945 amanat rakyat Indonesia. Demikian diungkapkan M. Yusuf, Juru Bicara Jaringan '98 Bangka Belitung (Babel), melalui keterangan press yang diterima TeropongSenayandi Jakarta,Selasa (16/6/2015).
"Oleh karenanya, Jokowi harus copot Menteri ESDM Sudirman Said karena selalu ngawur dan tidak paham Nawacita," kata Yusuf.
Yusuf menilai pemerintah semakin jauh dari janji kampanye. Yel-yel prorakyat yang didengungkan pun hanya retorika.
"Nawacita bisa berujung dukacita bagi rakyat. Contoh nyata dalam hal IUPK Freeport, Sudirman Said (SS) bertindak bodoh, licik, dan manipulatif manjakan Freeport, tanpa bertanya dulu apa harapan rakyat Papua," jelasnya.
"Bisa bergolak lagi lho bila Papua terus dimarjinalisasi diperkosa. Ibu pertiwi menangis. Yang didapat rakyat segelintir debu dari keuntungan Freeport berpuluh tahun. Dasar IUPK Pasal 169 UU MInerba Nomor 4 Tahun 2009 itu pesanan imperialisme neoliberalisme untuk kuasai NKRI. Menteri ESDM SS tidak mau bangun industri pertambangan dan migas yang mandiri berdikari. Tambang Freeport bisa kita kelola sendiri kok. Selama dieksploitasi asing, Indonesia banyak ruginya."
Jaringan '98 Babel menyerukan kepada rakyat agar tidak terus dibutakan oleh fanatisme sempit membela rezim Jokowi-JK.
"Tentunya kita tidak ingin menjadi generasi yang menyaksikan runtuhnya negara ini. Sudah saatnya kita ingatkan penguasa akan segala kebijakan yang salah apalagi yang proneoliberalisme antirakyat," ujarnya.
"Jokowi-JK harus buktikan membela hak-hak rakyat miskin. Bukan pemimpin kaum oportunis pengkhianat bangsa. Negara ini didirikan dengan cita-cita luhur pendiri bangsa yang tertulis dalam Mukadimah UUD 1945. Ayo bergerak! Anak muda jangan mau dibungkam, rakyat harus diajarkan kritis demi ibu pertiwi. Lawan SS dan Freeport!"
