JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang berencana menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untukPT Freeport Indonesia.

Menurut Totok, IUPK merupakan amanat UU Minerba yang seharusnya dijalankan pemerintah.

"Kontrak karya itu kan produknya rezim lama. Jadi kalau ada IUPK saya setuju karena sesuai dengan UU Minerba," kata dia di Nusantara II DPR RI Jakarta, Senen (22/6/2015).

Di dalam ketentuan UU Minerba disebutkan tidak boleh ekspor barang mentah, sehinggadalam IUPK hal itu berlaku.

"Kalau IUPK diterapkan perpanjangan izin usaha Freeport bisa kena larangan jika Freeport belum buat Smelter. Jadi menurut saya IUPK diterbitkan gak apa-apa karena investasi dibutuhkan Indonesia," tukas dia. (iy)