JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Kurtubi menekankan agar perubahan kontrak karya PT Freeport yang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) lebih mengedepankan kepentingan negara. Perubahan tersebut harus bisa meningkatkan keuntungan bagi negara.
"Perubahan KK ke IUPK mestinya penerimaan bagi negara meningkat," kata dia di Nusantara I DPR RI Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Menurut Kurtubi, selama ini negara mendapat keuntungan dari usaha tambang. Sayangnya penerimaan dari sektor tersebut belum maksimal.
"Jadi seharusnya dengan perubahan kontrak karya menjadi IUPK sudah saatnya meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan dari tambang ada dua yang pertama berasal dari pajak dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) atau royalti. Nah yang royalti inilah yang harusnya ditingkatkan," ungkapnya, menandaskan. (iy)
