Jakarta
Oleh Emka Abdullah pada hari Sabtu, 29 Agu 2015 - 13:17:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Aktivis dan Pakar Hukum Hadiri Mahkamah Intelektual

19IMG_20150819_134743.jpg
RS Sumber Waras (Sumber foto : Alfian Risfil/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejumlah aktivis, tokoh dan pakar hukum menghadiri acara 'Mahkamah Intelektual Mengupas Dugaan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta' yang berlangsung di Restauran Nelayan, Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (29/8/2015).

Mereka antara lain Hariman Siregar, mantan Panglima TNI Jenderal TNI purn Djoko Santoso, praktisi hukum Maqdir Ismail, Eggi Sudjana, Bursah Zarnubi, dan Syahganda Nainggolan. Hadir juga mantan wakil Gubernur DKI Prijanto, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, pengamat energi Marwan Batubara.

Mahkamah Intelektual digelar laksana persidangan atas sebuah perkara hukum. Betindak sebagi hakim M Hatta Taliwang, direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH). Beberapa pakar dan pengamat menjadi saksi dan penanggap.

Kasus yang 'disidangkan' adalah dugaan korupsi Pemprov DKI Jakarta, khususnya pada kasus tanah Rumah Sakit Sumber Waras dan Taman BMW.

"Mahkamah intelektual ini akan membedah berdasarkan fakta hukum kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI sebagaimana sudah diaudit oleh BPK," ujar Hatta saat membuka sidang. (mnx)

tag: #mahkamah intelektual  #kasus lahan rs sumber waras  #kasus taman bmw  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...