Jakarta
Oleh Emka Abdullah pada hari Minggu, 27 Sep 2015 - 22:24:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Ahok Didesak untuk Jelaskan Anggaran Pengumpulan KTP

18ahok_ahok22.jpg
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Center Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjelaskan secara terbuka dana yang dipakai timnya dalam mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Ucok menilai, dalam posisinya sebagai gubernur, Ahok sangat rawan menggunakan dana APBD atau CSR yang punya kepentingan tertentu bagi kegiatan tim relawan Ahok.

"Ahok harus bicara soal anggaran itu. Dari mana dana yang dipakai timnya untuk mengumpulkan KTP. Tidak ada makan siang gratis," ujar Ucok kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Ucok juga meminta Bawaslu untuk mengawasi aktivitas pengumpulan KTP. Sebab, kata Ucok, kegiatan pengumpulan KTP tersebut sangat menganggu psikologis rakyat.

"Karena belum pilkada atau kampanye, rakyat sudah dipancing-pancing untuk kumpulin KTP," pungkas Ucok.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para relawan yang tergabung dalam #TemanAhok berburu KTP warga DKI Jakarta di mal-mal dan tempat umum. KTP itu nantinya akan dipakai Ahok sebagai persyaratan mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur perorangan atau independen. (mnx)

tag: #pilkada Jakarta 2017  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...