JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menduga, peristiwa 1965 yang saat ini disidangkan di pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda, syarat dengan agenda lain. maka pihak pemerintah harus bertindak tegas.

Sebab, hal tersebut bisa menciptakan distabilitas politik dan mendekonstruksi institusi TNI.

"Ya bila memang hal tersebut mengarah ke situ, pemerintah harus tegas mengambil sikap," kata Mahfudz saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (14/11/2015).

Politikus PKS ini pun mengungkapkan, jika peristiwa 1965 terus diproses di Belanda, maka pihak asing mampu mengontrol semua elemen masyarakat mulai aspek hukum dan politik.

"Makanya saya tidak habis pikir keterlibatan pengacara Indonesia dan masyarakat sipil dalam pengadilan peristiwa 65. Harusnya sejarah ini ditutup rapat, dan diselesaikan dengan cara rekonsiliasi di Indonesia," jelasnya.(yn)