JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Lelang jabatan yang dilakukan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika menjabat pemimpin DKI ternyata diduga beraroma pungutan liar (Pungli).
Pernyataan mencengangkan itu disampaikan pemerhati masalah birokrasi Jakarta, Syafti Hidayat alias Ucok. Ia mempertanyakan efektivitas dan objektivitas lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI yang selama ini dilakukan Ahok dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
"Lelang jabatan yang selama ini diagung-agungkan Ahok-Djarot ternyata diduga kuat jadi sarang pungli yang dibungkus dengan seleksi maupun tes. KPK harus turun tangan untuk mengusut tuntas hal ini," kata Ucok, Selasa (5/9/2017).
Menurut Ucok, berdasarkan data hasil seleksi terbuka jabatan tingkat pratama nomor 11 tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016 yang diperolenya, Pemprov DKI melaksanakan seleksi untuk jabatan eselon II dan III yang diikuti 300 orang. Yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 40 orang.
"Tapi dalam perjalanannya Sekda dan kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) mengumumkan 50 orang lagi yang lulus seleksi sehingga totalnya menjadi 90 orang. Yang menjadi masalah dari yang lulus seleksi pertama 40 orang tidak ada yang mendapat jabatan apa-apa. Tapi yang lulus seleksi 50 orang yang justru mendapatkan posisi. Ada apa ini?," ujar Ucok.
Ucok menilai proses seleksi yang dilakukan Pemprov DKI ini sangat janggal.
"Ini kan sangat janggal sekali. Masa yang lulus seleksi pertama kali malah tidak ada yang mendapatkan posisi. Apakah 50 orang yang lulus seleksi itu merupakan titipan pihak-pihak tertentu? Saya harap KPK membongkar seleksi jabatan ini," tegas Ucok.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika berkomentar singkat.
"Saya harus lihat file dulu. Besok staf saya cek. Tks. Salam," ujar Agus melalui aplikasi WhatApp.
Seperti diketahui, dalam waktu dekat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan melakukan perombakan pejabat dilingkungan Pemprov DKI untuk kedua kalinya. Yang pertama sudah dilakukannya Juli lalu.
Djarot memastikan akan melakukan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) DKI lagi. Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal pengganti Heru Budi Hartono yang baru saja dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Djarot mengatakan mutasi tersebut bisa saja menyasar pejabat eselon II. Contohnya adalah mutasi pejabat untuk mengisi jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang ditinggalkan Heru.
"Pak Heru eselon berapa? Eselon II kan," ujar Djarot.
Saat ini, jabatan Heru diisi seorang pelaksana tugas (Plt). Wakil Kepala BPKD DKI Michael Rolandi menjadi Plt Kepala BPKD.
Pada Juli lalu, Djarot melantik 221 pejabat eselon II, III, dan IV di Balai Kota DKI Jakarta. Rincian pejabat yang dilantik adalah 18 pejabat eselon II, 58 pejabat eselon III, dan 145 pejabat eselon IV.(yn)
