JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier meyakini kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 lebih didasari konflik kepentingan para oknum yang biasa menyalahgunakan anggaran. Oleh karena itu, ia meminta supaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan untuk mendalami penyebab polemik APBD tersebut.

"Penting, BPK disarankan masuk. Karena profesinya bagus, tugas pokoknya sesuai konstitusi dalam pengawasan anggaran," kata Fuad di Jakarta, Senin (9/2/2015)‎.

Selama ini, lanjut Fuad, BPK relatif tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan anggaran daerah.

"Sesekali bikin audit khusus (APBD) oleh BPK.‎ Siapa tahu jadi moment bagus bagi penertiban anggaran," ucapnya.

Dia menjelaskan, hasil temuan audit yang dilakukan BPK dapat menjadi‎ referensi bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum penyalahgunaan anggaran.

"Itu akan menjadi pintu awal bagi aparat hukum untuk masuk," tandasnya.

Seperti diketahui, kekisruhan antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI‎ berujung pada langkah hukum yang dilakukan kedua pihak. Gubernur DKI melapor ke KPK atas tuduhan "dana siluman" sebesar Rp 12, 7 Triliun yang dianggarkan oleh DPRD terhadap program UPS di sejumlah sekolah di DKI.

Sedangkan dari pihan dewan sendiri, melalui wakil DPRD DKI Abraham Lunggana melaporkan Gubernur DKI ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam pelaporan tersebut, Ahok dituduh memalsukan draft APBD 2015 yang akan diajukannya ke Kemendagri.(yn)