JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil mendesak pemerintah segera mengeluarkan payung hukum terkait premium yang hanya diperuntukan untuk angkutan umum. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum konsisten tentang pasokan volume premium untuk angkutan kendaraan umum.
Menurut Nasir, kebijakan itu bisa jadi persoalan serius bila sudah dijalankan.
"Payung hukumnya itu harus bersifat permanen, jangan yang tambal sulam seperti sakit perut," kata Nasir kepada TeropongSenayan, Senin (20/4/2015).
Selain itu Nasir meminta agar pemerintah bisa bertemu dengan pihak Organda terkait permasalahan ini. Jangan sampai timbul polemik baru di tengah masyarakat, bila harga angkutan umum naik secara mendadak.
"Pemerintah juga harus mendengarkan keluhan dari Organda untuk bisa mencarikan solusinya," tukasnya. (iy)
