Bagi-bagi kaos dan duit kepada calon peserta kampanye, entah apa alasannya, terlihat tak menjadi persoalan, apalagi merusak pemilu. Mobilisasi peserta kampanye dengan cara itu juga sama, tak menjadi masalah. Semuanya kini tertakdir menjadi hal biasa dalam pemilu. Tak juga bermasalah, sejauh ini, aparatur negara, sebagian secara terang-terangan berkampanye memenangkan Jokowi, capres petahana.

Pemilu jadinya seolah berlangsung diluar kerangka hukum. Yang kuat, terlihat lebih leluasa bermain, sesuatu yang sulit dilakukan oleh yang lemah, dalam soal uang dan kuasa. Kerangka sistem aturan yang tersedia, terlihat tak dapat diandalkan mengendalikan perilaku merusak itu. Kuasa non hukum, sejauh ini, terlihat menjadi kerangka penyelenggaraan pemilu.

Fenomena Awal

Surat suara tercoblos di Selangor Malaysia yang dilakukan di luar kerangka kerja hukum, menariknya dilihat oleh KPU sebagai hal biasa. Suara itu, sejauh ini hanya dikualifikasi sebagai suara tak bernilai sah secara hukum. Tak lebih. Sama sekali, sejauh ini surat suara itu yang telah tercoblos itu di luar kerangka hukum itu tak dinilai sebagai perusakan pemilu secara telanjang. KPU dan Bawaslu, dengan alasannya masing-masing, terlihat berbeda penilaian terhadap peristiwa itu. Bawaslu terlihat menilai soal itu sebagai peristiwa hukum, yang tidak dapat diabaikan. Berbeda dengan mereka, KPU yang sekali lagi, sejauh ini hanya menilai peristiwa itu sebagai peristiwa biasa saja. Suara tercoblos jadi sampah saja. Masya Allah.

Pencoblosan surat suara di Jepang, terlihat sami mawon, tak manis. Ahok, yang telah memiliki surat pindah tempat coblos, harus berusaha keras untuk bisa menggunakan haknya itu. Sebagian dari mereka harus beradu argument untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Lalu di Sidney Australia, ribuan pemilih harus menggelar petisi meminta agar mereka dapat diberi kesempatan memilih.

Di luar sosl-soal itu, beberapa waktu lalu KPK menangkap salah satu caleg Golkar. KPK, dalam peristiwa penangkapan itu menemukan ratusan amplop berisi uang, yang teridentifikasi hendak disebarkan, diberikan untuk tak mengatakan membeli suara langsung dari pemilih. Payah. Ini merusak. Di Probolinggo, terlepas dari sebaran wilayahnya, praktik bagi-bagi uang, untuk tak mengatakan beli suara langsung kepada pemilih, juga terjadi. Istri seorang caleg, teridentifikasi memberi uang kepada pemilih.

Peristiwa kotor ini, sejauh ini, terdengar telah diurusi Panwas disana. Bagus. Sama dengan Probolinggo, peristiwa kotor serupa ditemukan, di salah Kecamatan Padaherang di Kabupaten Pangandaran. Terlepas dari luasnya sebaran wilayah dan jumlah orang yang dibagikan, peristiwa ini, kabarnya juga telah diurusi oleh Panwas di sana. Menariknya Bawaslu menemukan kecurangan lain. Salah satu sanggota Paswaca Kecamatan ini, ditemukan berpihak pada salagh satu caleg.

Di Ciamis, khususnya di Ancol Desa Sindangkasih, juga terjadi pembagian uang. Itu terjadi, dalam keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, pada hari Ahad. Berbeda dengan dua kasus di atas, pada kasus ini ditemukan kertas bergambar, selain caleg, juga capres, entah capres siapa. Menarik dan hebat, kasus ini terungkap karena laporan warga.

Janganlah

Bila saja pemberian uang tak terjadi, untuk alasan apapun, sulit untuk tidak menilai bahwa pemilu kali merupakan pemilu yang hebat. Hebat, karena dimana-mana di berbagai tempat kampanye Prabowo-Sandi, keduanya malah diberi uang oleh peserta kampanye. Memang uang yang diberi tidak seberapa. Tapi bukan di situ soalnya.

Soalnya adalah pemilu, dalam sejarahnya di Indonesia adalah peristiwa para calon orang besar membagi, membeli suara. Sejarah inilah yang, suka atau tidak, akan terpatahkan oleh sikap orang-orang kecil, yang dengan cara sebaliknya, memberi uang kepada calon presiden dan wakil presiden, Prabowo dan Sandi. Kelompok orang-orang di barisan ini, sejauh tersaji secara kasat mata dalam berbagai kesempatan, terlihat bergairah dalam keterbatasannya.

Mereka, dengan kerelaan khasnya, antusias menghadiri kampanye- kampanye Prabowo-Sandi. Terlihat tak dimobilisasi, karena mobilisai adalah sesuatu yang sering disepelekan oleh ilmuan politik. Agak sulit menandai lain selain peristiwa itu hebat. Peristiwa itu menandai orang-orang ini dapat dengan sadar mendefenisikan keperluannya di masa datang, dan sadar meletakan harapannya.

Bangsa ini harus bergerak maju, menampilkan tindak-tanduk beradab dan bermartabat dalam berpemilu. Uang, sebagaimana di Amerika, memang susah dilarang untuk digelontorkan oleh orang berduit, terutama kepada kandidat, bukan pemilih. Hukum mereka memang menakdirkan pemberian uang sebagai bagian dari ekspresi hak memilih. Itu sebabnya tidak dilarang, walau diberi batas.

Pemilu memang dikerangkakan secara institusional dan hukum, sejauh ini. Tetapi harus diakui sejauh ini pula, hukum terlihat tidak bekerja sebagaimana seharusnya, karena berbagai alasan, yang acapkali tak ternalar.

Itu sebabnya diperlukan usaha sadar, bersama, kongkrit dalam mencegah dan memastikan tindak-tanduk kotor yang merusak pemilu. Uang memang sedang susah dicari, karena berbagai sebab struktural. Lapangan kerja juga sama, susah didapat, juga karena sebab struktural. Harga- harga bahan pokok, juga memberatkan, karena sebab structural. Justru karena
itulah, maka partisipasi semua pemilih untuk memastikan pemilu berlangsung bersih, jujur dan adil, tanpa jual beli suara, tindakan yang hanya akan menghasilkan pecundang besar, terasa mendesak untuk dilakukan.

Jangan merusak pemilu dengan membeli suara. Jangan merusak pemilu dengan kecorobohan-kecerobohan penyelenggara. Jangan pula membuat pemilih tak bebas dalam menggunakan haknya, karena intimidasi. Jangan pandang pemberian suara, hanya sekadar ikut pemilu. Jangan. Suara pemilih adalah haluan bangsa ini. Suara pemilih adalah titik tolak, kekuatan terbesar bangsa ini menapaki hari-hari sulit, yang sebagian tak teraba, yang membentang di masa depan.

Jakarta, 15 April 2019